Seluruh Dunia Membutuhkan Pemerintahan Afghanistan yang Inklusif, Tidak Terkecuali China

rmol.id | Global | Published at Kamis, 16 September 2021 - 13:47
Seluruh Dunia Membutuhkan Pemerintahan Afghanistan yang Inklusif, Tidak Terkecuali China

RMOL.Dunia memiliki kepentingan untuk melihat stabilitas di Afghanistan, khususnya dengan membentuk pemerintahan yang inklusif di bawah rezim Taliban saat ini.

Hal ini yang ditekankan oleh pengamat hubungan internasional dari UIN Syariff Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa dalam Diplomatic Forum yang digelar Voice of Indonesia bertajuk "New Geopolitical Map After Taliban's Return to Power"pada Kamis (16/9).

Duduk bersama Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Muhammad Faisal Fayyaz dan Ahli Muda Sub Koordinator Asia Selatan dan Tengah Kementerian Perdagangan Wisnu Widyantoro, Teguh menjelaskan bagaimana dunia membutuhkan pemerintahan Afghanistan yang demokratis dan inklusif.

"Seluruh dunia, kita semua, membutuhkan pemerintahan demokratis yang dipimpin Taliban. Telepas dari siapa yang menjadi presiden, atau bentuk pemerintahan yang mereka miliki. Ini bukan masalah. Yang jadi masalah adalah tindakan mereka ketika memperebutkan kekuasaan," terang wartawan senior ini.

Bagi negara-negara tetangga, seperti Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, hingga India, ketidakstabilan di Afghanistan bisa mempengaruhi mereka, bahkan menjadi ancaman. Kemunculan ISIS-Khorasan misalnya dapat mencipatakan banyak masalah.

Meski Iran diuntungkan dengan perginya Amerika Serikat (AS) dari kawasan, namun potensi ancaman dari kebangkitan Taliban juga tetap diwaspadai Teheran.

"Bahkan China membutuhkan Taliban yang demokratis, Afghanistan yang inklusif. Jika tidak, Taliban bisa menjadi bumerang bagi mereka," tambah Teguh.

Kepentingan yang sama juga dimiliki oleh Indonesia. Bahkan sejak 2018, Indonesia melalui mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengupayakan agar Taliban dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi di Afghanistan.

Dengan begitu, Teguh mengatakan, komunitas internasional harus lebih banyak melakukan komunikasi dengan Taliban, mencoba mengerti dan memahami mereka.

"Jika mereka tidak bisa membentuk pemerintahan yang inklusif, maka tidak ada bedanya Taliban dengan fasisme, karena mereka melihat dirinya sendiri sebagai etnis terkuat di Afghanistan, dan mereka akan melakukan tindakan buruk kepada masyarakat," jelasnya.

Teguh sendiri berharap, proses dialog yang dilakukan mantan Presiden Hamid Karzai, Ketua Dewan Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah, dan pemimpin parpol Gulbuddin Hekmatyar dapat menghasilkan pembagian kekuasaan di pemerintahan.

"Ini tergantung pada kapasitas, kapabilitas mereka untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan inklusif untuk mereka sendiri dan dunia," tutupnya. []

Artikel Asli