Aroma Keruntuhan Pemerintahan Ashraf Ghani Sudah Tercium Sejak Pilpres Afghanistan 2019

rmol.id | Global | Published at Kamis, 16 September 2021 - 12:07
Aroma Keruntuhan Pemerintahan Ashraf Ghani Sudah Tercium Sejak Pilpres Afghanistan 2019

RMOL.Rapuhnya basis dukungan yang dimiliki oleh mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani merupakan sinyal kuat bagi keruntuhan pemerintahannya, yang bahkan sudah terlihat sejak pemilihan presiden 2019 silam.

"Terlepas dari banyaknya publik yang terkejut dengan peristiwa 15 Agustus, tapi dari observasi saya, (keruntuhan pemerintahan Ghani) sudah dimulai sejak pemilu 2018-2019," begitu kata pengamat hubungan internasional dari UIN Syariff Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa.

Berbicara dalam Diplomatic Forum yang digelar Voice of Indonesia bertajuk "New Geopolitical Map After Taliban's Return to Power"pada Kamis (16/9), Teguh menyebut, masalah Afghanistan yang belum bisa diselesaikan sejak lama adalah mengonsolidasikan demokrasi dan masyarakat mereka.

Tidak semua suku di Afghanistan dapat berintegrasi atau bersosialisasi dengan baik. Satu suku dengan suku lainnya bahkan kerap berselisih, sehingga konsep negara-bangsa menjadi kurang kokoh.

"Tidak seperti di Indonesia yang banyak pernikahan antarsuku. Tentu ada pernikahan antarsuku di Afghanistan, tapi angkanya tidak cukup besar untuk membentuk sebuah negara-bangsa," kata wartawan senior itu.

Selama pilpres 2019, hanya 1,6 juta dari 9,7 juta pemilih yang memberikan hak suaranya. Dari jumlah suara yang sedikit itu, ada 18 kandidat presiden. Ghani sendiri mendapatkan sekitar 923 ribu suara atau 50 persen. Namun jika dibandingkan dengan jumlah pemilih yang memiliki hak suara, Ghani hanya memperoleh sekitar 5 persen dukungan.

Rapuhnya pemerintahan Ghani itu kemudian mendapat pukulan dari faktor eksternal, yaitu keputusan Presiden Joe Biden untuk menarik semua pasukan Amerika Serikat (AS) dari Afghanistan. Di sisi lain juga terdapat rivalitas antara AS dan China untuk mendapatkan pengaruh di kawasan.

Menurut Teguh, China mulai memainkan peran di kawasan sejak sekitar 2004. Beijing berusaha menyatuhkan negara-negara di Asia Selatan yang memiliki perselisihan dengan China.

"Ini dinamakan kebijakan String of Pearls, ketika China mengoneksikan dot-dot di Asia Selatan. Dan tentu saja, setelah Xi Jinping menjadi presiden, dia mengumumkan One Belt One Road (OBOR), yang saat ini menjadi Belt and Road Initiatives (BRI)," tuturnya.

Meski begitu, Beijing juga melihat Taliban sebagai ancaman potensial di masa depan. Sehingga saat ini China menekankan kepada Taliban untuk tidak menggunakan Afghanistan sebagai sarang terorisme, dan tidak mendukung separatisme.

Diplomatic Forum yang digelar Voice of Indonesia dilakukan secara hybrid dari RedTop Hotel, Pecenongan, Jakarta. Dua narasumber lainnya adalah Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Muhammad Faisal Fayyaz dan Ahli Muda Sub Koordinator Asia Selatan dan Tengah Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Wisnu Widyantoro. []

Artikel Asli