Loading...
Loading…
Utusan Asean dan Junta Bahas Soal Suu Kyi

Utusan Asean dan Junta Bahas Soal Suu Kyi

Global | koran-jakarta.com | Senin, 06 September 2021 - 05:21

BANDAR SERI BEGAWAN - Diplomat Brunei yang ditunjuk oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) sebagai utusan khusus untuk Myanmar, pada Sabtu (4/9) mengatakan bahwa ia masih bernegosiasi dengan pihak junta militer mengenai persyaratan kunjungan.

Selain itu, diplomat itu juga telah mencari akses ke pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.

Asean telah berusaha untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar dan membuka dialog antara penguasa militer dan lawan-lawan mereka setelah penggulingan Suu Kyi pada Februari. Untuk itu, Asean menugaskan Erywan Yusof, Menteri Luar Negeri kedua Brunei, bulan lalu untuk memimpin upaya ini.

"Ada kebutuhan mendesak untuk pergi ke Myanmar sekarang. Tapi saya pikir sebelum semua itu, saya perlu memiliki jaminan," kata Erywan. "Saya harus dapat memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang akan mereka izinkan untuk saya lakukan ketika saya berkunjung," imbuh dia.

Erywan rencananya ingin berkunjung ke Myanmar sebelum akhir Oktober ketika para pemimpin Asean akan bertemu, tetapi ia mengatakan belum ada tanggal final terkait kunjungan tersebut.

Erywan mengatakan permintaan untuk mendapat akses ke Suu Kyi telah diajukan ke Dewan Administrasi Negara, yang diketuai oleh pemimpin junta Min Aung Hlaing. Namun akses tersebut bukanlah persyaratan di bawah konsensus lima poin yang dicapai oleh Asean pada April lalu.

Isi konsensus tersebut meliputi diakhirinya kekerasan dan dimulainya pembicaraan damai di antara semua pihak.

Bentuk Tim Penasihat

Dalam pernyataannya, Erywan pun mengatakan konsultasinya dengan junta dan pihak lain di lapangan telah berkembang cukup baik. Dia juga mengatakan sedang berusaha untuk membentuk tim penasihat guna mendukung perannya sebagai utusan.

Tim tersebut dapat mencakup tetangga Myanmar, termasuk India dan Bangladesh.

Ketika mengambil alih kekuasaan, militer menuding telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum yang dimenangkan secara telak oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) yang dipimpin oleh Suu Kyi pada November 2020 lalu.

Oleh karena itu pihak berwenang militer mengatakan perebutan kekuasaan mereka tidak boleh disebut kudeta karena hal itu sejalan dengan konstitusi. Ant/VoA/I-1

Original Source

Topik Menarik

{