Batalkan Sidang Parlemen PM Malaysia Takut Mosi Tidak Percaya

rm.id | Global | Published at 02/08/2021 05:05
Batalkan Sidang Parlemen PM Malaysia Takut Mosi Tidak Percaya

Desakan mundur terhadap Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin makin santer. Demi kelangsungan posisinya, Muhyiddin membatalkan sidang parlemen, Senin (2/7).

Penundaan sidang parlemen diumumkan dalam surat edaran kepada semua anggota parlemen dari Sekretaris Dewan Rakyat Nizam Mydin Bacha Mydin.

Dalam surat tersebut, dijelaskan alasan pembatalan sidang parlemen dilakukan sesuai Tata Tertib Parlemen dan sejalan dengan analisis risiko Kementerian Kesehatan. Sebab, 11 kasus positif Covid-19 terdeteksi di parlemen. Angka ini didapat dengan melakukan uji sampel pada 1.183 anggota parlemen dan staf.

Namun, keputusan Muhyiddin dianggap sebagai bentuk ketakutannya terhadap mosi tidak percaya yang akan diajukan kubu oposisi.

Wakil Ketua Partai Amanah Salahuddin Ayub mengatakan, Muhyiddin ketakutan menghadapi para anggota parlemen.

Dia (Muhyiddin) tidak berani menghadapi kami di sidang parlemen. Dia akan terus menunda pertemuan parlemen, sindir Salahuddin kepada Malay Mail , kemarin.

Salahuddin juga menganggap Muhyiddin telah kehilangan kredibilitas, kehormatan dan sedang dalam perang terbuka dengan Yang di-Pertuan Agong.

Muhyiddin memang membuat kecewa Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, karena memutuskan mencabut status darurat nasional pada Jumat (30/7). Raja Malaysia mengeluarkan teguran yang jarang terjadi karena mencabut status darurat nasional tanpa persetujuan raja.

Sultan meminta pencabutan itu harus disidangkan di parlemen. Namun, Pemerintahan Muhyiddin menyatakan itu tidak perlu.

Aturan darurat nasional Malaysia berakhir 1 Agustus kemarin, kecuali di negara bagian Sarawak.

Istana Negara merilis pernyataan Sultan Abdullah yang tidak memberikan persetujuan atas pencabutan Undang-Undang Status Darurat Nasional.

Sultan mengatakan, pengumuman Menteri Hukum Takiyudin Hassan di parlemen prematur dan tidak akurat.

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin, menyusul komentar dari raja yang sangat dihormati itu.

Teguran kerajaan adalah krisis politik terbaru yang menimpa Pemerintahan Muhyiddin sejak berkuasa pada Maret 2020.

Malaysia adalah monarki konstitusional. Raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya atas saran dari perdana menteri dan kabinet.

Namun, beberapa analis mengatakan, raja memiliki keleluasaan apakah keadaan darurat harus diumumkan.

Persetujuan dari raja, yang dihormati di seluruh populasi multi-etnis Malaysia itu, juga diperlukan untuk menunjuk seorang perdana menteri.

Kantor Muhyiddin kemudian membela keputusan tersebut, dengan mengatakan pemerintah telah mengikuti Konstitusi Federal Malaysia dalam mencabut darurat nasional.

Rakyat Turun Ke Jalan

Ratusan warga negeri jiran juga melakukan aksi sebagai bentuk kekecewaan kepada Pemerintahan Muhyiddin. Mereka menggelar aksi protes antipemerintah di jalanan Kuala Lumpur dan mendesak Muhyiddin mundur, Sabtu (31/7).

Unjuk rasa tetap digelar di tengah pembatasan Covid-19. Pihak koordinator aksi mengklaim, sekitar 1.000 orang turun ke jalan. Namun, menurut versi kepolisian, angkanya berkisar 400.

Sebagian besar pedemo adalah anak muda, yang terlihat memakai masker dan menjaga jarak. Banyak dari mereka memakai pakaian hitam dan membawa spanduk antipemerintah.

Kami berjuang karena masyarakat begitu menderita, sementara pemerintah hanya sibuk bermain politik, tegas seorang pedemo bernama Karmun Loh kepada kantor berita AFP . [DAY]

Artikel Asli