Norwegia Sebut Serangan Siber pada Email Parlemen Dilakukan dari China

inewsid | Global | Published at 20/07/2021 09:16
Norwegia Sebut Serangan Siber pada Email Parlemen Dilakukan dari China

OSLO, iNews.id - Pemerintah Norwegia menyatakan serangan siber pada sistem email parleman yang terjadi pada 10 Maret lalu dilakukan dari China. Oleh karena itu, Norwegia meminta pemerintah China mengambil langkah-langkah pencegahan.

"Serangan dunia maya pada bulan Maret membahayakan sistem email dari lembaga demokrasi terpenting kami," kata Menteri Luar Negeri, Ine Eriksen Soereide kepada Reuters.

Investigasi yang dilakukan oleh badan intelijen Norwegia mengungkapkan, Uni Eropa dan Microsoft juga telah mengkonfirmasi hal tersebut.

"Kami telah menyampaikan kepada China dalam pertemuan dengan Kedutaan Besar China hari ini bahwa ini tidak dapat diterima," kata Soereide.

Pernyataan Norwegia ini merupakan bagian dari tanggapan internasional yang terkoordinasi dengan Amerika Serikat dan koalisi sekutu. Mereka menuduh Kementerian Keamanan Negara China melakukan kampanye peretasan dunia maya global.

Serangan itu memanfaatkan celah keamanan di perangkat lunak Exchange Microsoft Corp.

"Hari ini, bersama NATO, Uni Eropa, dan beberapa sekutu secara individu, Norwegia telah mengirim pesan yang jelas ke China. Kami menilai serangan dunia maya terhadap Storting (parlemen Norwegia) datang dari China. Kami mengharapkan otoritas China untuk berbuat lebih banyak untuk mencegah aktivitas siber jahat yang berasal dari wilayah mereka," kata Soereide.

Kedutaan Besar China di Norwegia mengatakan, mereka telah meminta bukti atas klaim tersebut dari pemerintah Norwegia.

"Kami bersedia bekerja sama dengan semua pihak terkait, berdasarkan fakta dan bukti, untuk bersama-sama memerangi kegiatan ilegal di ruang siber. Pada saat yang sama, kami sangat menentang tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar terhadap China dan mempolitisasi masalah yang relevan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Kedutaan China juga mempertanyakan tindakan terkoordinasi dengan negara-negara Barat lainnya merupakan 'manipulasi politik' atau bukan.

Artikel Asli