WHO Larang Pemesanan Vaksin Covid-19 untuk Booster

republika | Global | Published at 13/07/2021 09:05
WHO Larang Pemesanan Vaksin Covid-19 untuk Booster

REPUBLIKA.CO.ID,JENEWA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, negara-negara tidak boleh memesan suntikan booster atau dosis vaksin tambahan untuk populasi yang divaksinasi Covid-19. Hal itu karena ada negara lain belum menerima vaksin Covid-19.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Senin (12/7) mengatakan, kematian akibat virus corona kembali meningkat dan varian Delta menjadi dominan. Menurutnya, masih banyak negara belum menerima dosis vaksin yang cukup untuk melindungi petugas kesehatan mereka.

Kesenjangan global dalam pasokan vaksin Covid-19 sangat tidak merata dan tidak adil. Beberapa negara dan wilayah sebenarnya memesan jutaan dosis booster, sementara negara lain memiliki persediaan terbatas untuk memvaksinasi petugas kesehatan mereka dan yang paling rentan," kata Tedros, dilansir Aljazirah, Selasa (13/7).

Tedros mengatakan, produsen vaksin Pfizer dan Moderna adalah perusahaan yang bertujuan untuk memberikan suntikan booster di negara-negara yang sudah memiliki tingkat vaksinasi tinggi.

Tedros mengatakan mereka seharusnya perusahaan tersebut mengarahkan dosis mereka ke skema Covax. Skema itu merupakan program pembagian vaksin untuk negara-negara berpenghasilan menengah dan miskin.

Prioritasnya sekarang adalah memvaksinasi mereka yang tidak menerima dosis dan perlindungan. Saya bertanya kepada Anda, siapa yang akan menempatkan petugas pemadam kebakaran di garis depan tanpa perlindungan? Siapa yang paling rentan terhadap kobaran api pandemi Covid-19? Para petugas kesehatan di garis depan, orang tua dan mereka yang rentan," kata Tedros.

Kepala ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, mengatakan, sejauh ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa suntikan booster diperlukan bagi mereka yang telah menerima vaksin lengkap. Menurutnya, suatu hari nanti suntikan booster mungkin diperlukan, tapi untuk saat ini belum ada bukti bahwa booster dibutuhkan.

Harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan data, bukan pada masing-masing perusahaan yang menyatakan bahwa vaksin mereka perlu diberikan sebagai dosis booster, kata Swaminathan.

Artikel Asli