Targetkan 50.000 Peserta, Pemerintah Siapkan Program Magang Nasional
Pemerintah tengah merancang skema baru untuk Program Magang Nasional yang bertujuan menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif. Program ini ditujukan bagi 50.000 peserta yang telah memiliki kompetensi dasar di sektor industri.
"Peluncuran program ini ditargetkan paling lambat pada Juni 2025," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, saat membuka acara 'Gathering B300 GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) dan Para Pejuang Kompetensi' yang digelar di Jakarta pada Sabtu (3/5/25).
Acara tersebut dihadiri lebih dari 450 eksekutif di bidang manajemen sumber daya manusia dari berbagai perusahaan ternama, baik dari BUMN, swasta nasional, maupun multinasional.
Menurut Menaker, program magang yang berjalan selama ini dinilai kurang efektif karena perusahaan masih harus melatih kembali calon tenaga kerja. Ia menekankan bahwa skema baru ini dirancang dengan pendekatan berbasis pembelajaran agar memberikan kontribusi nyata bagi industri.
Program ini akan berlangsung selama tiga bulan dan ditujukan bagi mereka yang telah memiliki dasar pengetahuan di industri elektronik. Pelatihan akan difokuskan pada teknologi 4.0, termasuk keterampilan dasar dalam IoT, pemrograman, dan otomatisasi yang terintegrasi dengan perangkat pintar.
"Para peserta magang akan dibekali keahlian dasar dalam bidang seperti smart office, smart warehouse, smart logistic, smart building, smart farming, hingga smart fishery," jelas Yassierli. Ia optimistis keahlian ini dapat langsung diterapkan saat peserta masuk ke dunia kerja.
Menaker juga memastikan bahwa peserta magang yang telah terlatih akan mendapat pengawasan langsung dari pemerintah, bukan dari perusahaan. Perusahaan cukup memberikan studi kasus untuk diselesaikan oleh peserta magang. Setelah program selesai, peserta yang belum direkrut akan diarahkan ke perusahaan lain oleh Kementerian.
“Bila terbukti kompeten, perusahaan dapat merekrut mereka sebagai karyawan,” tambahnya.
Program Magang Nasional ini merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi tantangan reindustrialisasi dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan bersama GNIK juga meluncurkan “Podcast Produktivitas” sebagai bagian dari upaya mendorong budaya produktivitas berkelanjutan di berbagai sektor.
Yassierli menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mencapai reindustrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menyebut pemerintah sebagai penggerak utama (orkestrator), namun menekankan bahwa kesuksesan transformasi SDM bergantung pada sinergi dari seluruh pihak.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Pejuang Indonesia Kompeten (PPIK), Yunus Triyonggo, kembali menegaskan peran strategis GNIK dalam mewujudkan Indonesia Kompeten 2030.
Sebagai informasi, GNIK kini telah bertransformasi menjadi PPIK, dengan tujuan memperkuat legalitas dan memperluas cakupan gerakan peningkatan kualitas SDM di Indonesia.
"Kami mendorong para pejuang kompetensi untuk bertindak cepat dan menghasilkan dampak besar, mengingat waktu yang tersisa menjelang puncak bonus demografi hanya tinggal lima tahun," ucap Yunus.
Ia berharap pertemuan ini melahirkan aksi-aksi kolaboratif yang inovatif dan berdampak luas, jauh dari pola-pola konvensional yang ada sebelumnya.
