Soal Bahaya Air Mengandung BPA, Pakar Gizi: Harus Ada Bukti Kuat

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus menyuarakan kekhawatirannya terhadap tingkat paparan BPA. Apalagi berbagai publikasi menjelaskan dampak BPA pada air mineral atau galon pada kelompok dewasa dan usia produktif, seperti mempengaruhi fertilitas alias masalah kesuburan.

Di tempat terpisah, Dr. dr. R. Soerjo Hadijono, Sp.OG, Sobsp Obginsos, Ketua Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI) mengatakan, ia sudah praktek selama 40 tahun lebih. Namun ia tidak pernah menemukan pasien yang keracunan karena minum air galon yang mengandung BPA.

Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan di RSUP Dr Kariadi Semarang ini menjelaskan, kalau memang air minum galon guna ulang berbahan polikarbonat itu beracun, sudah banyak masyarakat Indonesia yang keracunan dan berpenyakit.

200 Ribuan Warga DKI Jakarta Sakit Pernapasan, Polusi Udara Jadi Salah Satu Biang Keladinya

Nyatanya hingga kini belum ada juga temuan yang menyatakan ada masyarakat yang menderita sakit karena minum air galon ini. Tapi, kalau yang diminum galonnya, ya pasti memang keracunan, ucapnya.

Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Hardinsyah menambahkan, belum ada urgensi pelabelan BPA pada AMDK guna ulang. Menurutnya, belum adanya bukti kuat yang menyatakan BPA dalam kemasan galon guna ulang itu berbahaya bagi kesehatan.

Air Purifier Vs Tanaman Hias, Mana yang Lebih Efektif Bersihkan Udara?

Dia menegaskan, regulasi pelabelan BPA harus berdasarkan bukti yang kuat. Bukti berupa hasil kajian atau penelitian yang mengatakan bahwa BPA pada galon guna ulang memang benar-benar berbahaya untuk kesehatan.

"Jadi harus dengan protokol yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan asal-asalan," kata Ketua Umum PERGIZI PANGAN Indonesia ini.

"Kalau menurut kami memang ya enggak urgent banget ya," kata Wakil Ketua Perdamindo, Achmad Zuhry di Jakarta. Namun ia tetap siap mengikuti aturan pemerintah terkait hal tersebut, namun Perdamindo menilai ada kerugian dan keuntungan dari pelabelan itu.

Achmad berpendapat, pemerintah lebih baik mengurusi masalah sampah plastik dibanding memberikan label BPA.