Tak Hanya Rumah Dinas, Pemerintah Bakal Siapkan Hunian Pribadi di IKN

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menuturkan, hunian yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya rumah dinas. Pemerintah juga akan menyediakan rumah milik bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) milenial yang ingin menetap di IKN.

Iwan menjelaskan, pada tahap awal, pihaknya hanya membangun sekitar 47 rumah susun (rusun) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang pindah ke IKN menggunakan dana APBN, namun status hunian tersebut merupakan rumah dinas dan tidak dapat dimiliki oleh ASN.

Saat ini, Kementerian PUPR tengah menjalin kerja sama dengan dengan pengembang swasta untuk membangun rumah milik bagi para PNS milenial yang mau menetap juga di IKN.

Tapi tidak menutup kemungkinan ASN yang milenial itu, tidak tinggal dirumah dinas tapi bisa memiliki rumah disana, itu yang kita dorong dari sisi supply , investor bisa segera membangun, atau KPBU juga bisa menambah pembangunan rumah dinas, ujar Iwan dalam konferensi pers Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023 di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Menurutnya, pembangunan IKN bisa menjadi solusi untuk pemenuhan hunian bagi para PNS maupun masyarakat yang saat ini belum memiliki hunian di Jakarta atau pun di Jawa. Oleh karena itu, pembangunan IKN diharapkan bukan sekadar menjadi pusat pemerintahan, tapi juga menjadi pusat pertumbuhan baru Indonesia.

Ini yang kami siapkan agar IKN ini menjadi tempat yang menarik, dan kalau anda tidak berkesempatan dan tidak beruntung di Jakarta, ini punya kesempatan tinggal disana, tuturnya.

Iwan berharap, para pengembangan swasta bisa segera melakukan pembangunan hunian di IKN. Mengingat kebutuhan perumahan di IKN yang saat ini masih cukup besar, baik untuk pemenuhan hunian bagi para PNS maupun untuk masyarakat umum.

Ini masih ada potensi investasi perumahan di IKN, pada tahap awal ini asn yang dipindahkan ini kurang lebih 16.000, sehingga masih ada peluang. Kalau yang saya bangun (menggunakan APBN) tadi itu memang ada rumah dinas bisa menampung 8.000-an PNS, dengan sistem sharing ditahap awal, itu rumah dinas, katanya.

Adapun, saat ini Badan Otorita IKN sudah menyiapkan beberapa titik yang ditawarkan kepada investor khusus yang mau membangun rumah milik di IKN. Lahan tersebut juga sudah dilengkapi juga dengan infrastruktur dasar yang dibangun menggunakan APBN.

Untuk ASN muda ada kemungkinan mereka bukan (tinggal) sementara di IKN, itu diawal pemerintah sediakan rumah dinas, kedua rumah dinas dengan pola KPBU, dan ketiga rumah dengan pola yang kita sediakan rumah milik, ujarnya.