Tuntut Tujuh Poin Penting, IMCI juga Minta Pemkab Cirebon Segera Perbaiki Jalan Rusak!
CIREBON- Ikatan Mahasiswa Cirebon Indonesia (IMCI) menggelar aksi dan refleksi dalam rangka evaluasi Pemkab Cirebon pada hari ini Senin (8/5/2023). Dalam aksi yang digelar di Kantor Bupati Cirebon, IMCI ini menuntut tujuh poin penting.
Berdasarkan pantauan Dialog Indonesia, tampak para mahasiswa yang membawa sejumlah spanduk berisikan kekecewaan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Tak hanya itu, aksi sendiri dimulai dengan orasi-orasi ilmiah, menyanyikan lagu-lagu nasional, lalu teatrikal (salat mayit dengan keranda berspandukan gambar bupati dan wakil bupati), dan pembacaan tuntutan oleh peserta aksi. Kendati demikian, tak tampak Bupati Cirebon H Imron Rosyadi dalam aksi ini.
Ketua Umum IMCI Rizki Akbarianto mengatakan dalam orasinya, kecewa terhadap pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya Bupati yang tidak hadir dalam aksi ini.
"Kami sangat kecewa karena unjuk rasa siang ini yang bupati tidak dapat hadir," teriaknya.
Dalam orasi tersebut, Rizki dan mahasiswa lainnya menuntut tujuh poin penting.
1. Menagih kepastian bupati terkait perbaikan jalan secara menyeluruh.
2. Menuntut bupati untuk mencarikan solusi atas tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
3. Mendesak bupati agar segera berkoordinasi dengan APH, dinas, juga lembaga terkait terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Cirebon.
4. Usut tuntas pungutan liar di Kabupaten Cirebon.
5. Melakukan pemecatan terhadap kepala Dinas PUPR atas kelalaian dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon.
6. Melakukan pemecatan terhadap kepala Dinas Lingkungan Hidup karena adanya dugaan melawan hukum terkait pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Cirebon.
7. Meminta Bupati Cirebon H Imron Rosyadi melakukan permohonan maaf resmi terhadap masyarakat Cirebon atas kelalaian tugasnya sebagai Bupati.
Dari tujuh poin tuntutan, poin pertamalah yang dirasa paling penting, sehingga para mahasiswa juga menuntut transparansi alokasi anggaran infrastruktur untuk mengetahui adanya tindak kecurangan sekecil apapun.
"Kami meminta transparansi alokasi anggaran infrakstruktur, agar dapat terlihat jika adanya tindak pidana korupsi atau tidak," ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas PUPR Iwan Rizki menjawab kekecewaan mahasiswa di hari yang sama. Ia menyampaikan, bahwa segala sesuatunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya perlu adanya perencanaan dan pencanangan.
"Kegiatan peningkatan maupun pemeliharaan sudah kita mulai ada 48 ruas jalan (sejak Maret) yang sudah kita laksanakan dengan pemeliharaan rutin, Adapun yg sifatnya kontraktual sedang berproses," katanya.
Dari 1.240 km, kata Iwan, posisi jalan Kabupaten Cirebon itu terdapat 150 km dalam keadaan rusak dan akan ditingkatkan sebanyak 35 km.
"Namun kita masuk ke berkala maupun yang sifatnya kontraktual kaitannya konstruksi kita kan perlu berproses dan kita sudah lakukan untuk lelang," ungkapnya.
Di mana, sambung Iwan, diharapkan di mulai Bulan Mei tanggal 12-16 ini sudah berkontrak.
Nantinya, kata Iwan, akan ada 31 ruas jalan yang akan dilaksanakan sesuai kontrak yang pihaknya usulkan di tahap pertama.
Iwan mengemukakan, saat ini terdapat hampir 200 ruas jalan yang dimiliki Kabupaten Cirebon.
Riwayat Pendidikan dan Profil Timur Kapadze, yang Disebut Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
"Ada empat tahap (proses lelang) yang kita lakukan sampai bulan Juni jadi kita tidak bisa sekaligus kita melaksanakan proses lelang dari sebanyak hampir 200 ruas jalan yang kita punya," bebernya.
Memprioritaskan kawasan Cangkring, Sindang laut, dan Pabuaran hanya 31 ruas jalan dengan panjang total 35 km yang mampu Kabupaten Cirebon perbaiki.
"Setelah Covid kita hanya mampu 35 km. Tahun ini sendiri anggarannya Rp109 miliar dibagi jadi pemeliharaan rutin, berkala, dan rekonstruksi kalau dihitung total untuk perbaikan jalan (31 ruas jalan) Rp2,3 miliar," tutupnya.
Tentu, masih kata Iwan, 115 km lainnya akan diusahakan melalui usulan-usulan baik itu DAK maupun Banprov dengan nominal sebesar Rp223 miliar. Tak hanya itu, PUPR akan usilkan Rp294 melalui APBN.
"Besok verifikasi data teknis perbaikan jalan selama tiga hari," tutupnya.***










