Plt Menpora: Erick Thohir Akan Ke Swiss Konsultasi Dengan FIFA

AKURAT.CO , Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga (Plt Menpora) RI, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan pergi ke Swiss untuk berkonsultasi dengan FIFA terkait kejelasan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 saat ini memang menjadi tanda tanya. Hal ini lantaran resmi ditundanya drawing Piala Dunia U-20 2023 oleh FIFA yang rencana diadakan di Bali pada 31 Maret 2023.

Dikatakan Muhadjir, Erick Thohir bakal terbang ke Swiss untuk menjelaskan kepada FIFA perihal posisi Indonesia dalam menyikapi keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 2023.

"Saya rasa Pak Erick akan ke Zurich, Swiss, untuk konsultasi lebih lanjut dengan FIFA. Ini belum level tertinggi, kemarin baru salah satu perwakilan PSSI yang ketemu," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3).

"Paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini. Jadi ini bukan soal ditolak atau diprotes tapi berkaitan dengan konstitusi."

Keikutsertaan Israel memang menjadi polemik yang terus bergulir dalam beberapa waktu belakangan. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) menolak kedatangan negara Timur Tengah itu karena melakukan penjajahan kepada Palestina.

Persoalan makin panas ketika Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan sikap dengan menolak Israel datang bahkan bermain di wilayahnya.

Muhadjir yang baru ditunjuk sebagai Plt Menpora menggantikan Zainudin Amali yang mundur, mengaku sangat menyayangkan situasi ini. Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia sempat mengajukan syarat khusus terkait kehadiran Israel pada Piala Dunia U-20 2023.

"Tentu sangat menyayangkan, kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA, kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan," ucapnya.

Namun, Muhadjir enggan menjelaskan syarat-syarat yang dimaksud. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu hanya menegaskan bahwa sikap Indonesia sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

"Ada lah, tapi kan enggak perlu disampaikan pada teman-teman. Pokoknya yang kita pegang itu bahwa ini masalah bukan kebijakan tapi soal kepatuhan terhadap konstitusi. Dalam konstitusi kita di preambule alinea pertama bahwa \'sesungguhnya kemerdekaan hak segala bangsa...\'," katanya.

"Itu yang menjadi faktor yang kita pegang. Karena itu ketika ada negara yang timnya kita indikasikan kategori itu, harus ada syarat khusus dan itu yang kita ajukan ke FIFA. kelihatannya tidak ada titik temu."[]