Apa Itu Badan Intelijen Negara? Mengenal Pengertian, Fungsi, Hingga Sejarahnya
Apa itu Badan Intelijen Negara? Badan Intelijen Negara yang disingkat BIN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen, akan tetapi masih belum tuntas dalam menangani perkara negara.
Pengertian dan Fungsi BIN
Badan Intelijen negara (BIN) adalah lembaga nonkementerian pemerintah RI yang bertugas di bidang intelijen. Badan Intelijen Negara memiliki kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden.
Badan intelijen negara adalah alat yang bertujuan untuk mendeteksi, mengindentifikasi, menilai, menafsirkan dan menyajikan informasi intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai ancaman potensial guna mencapai tujuan dan keamanan nasional.
BIN dinaungi Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 90 Pasal 1 (1) Tahun 2021 yang berbunyi: Badan Intelijen Negara, selanjutnya disingkat BIN, merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri".
BIN diketuai oleh Budi Gunawan sejak 9 September 2016. Sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan imparsial, Badan Intelijen Negara harus memiliki sikap dan tindakan yang bersifat profesional, obyektif, serta netral. Hal itu didasarkan kepada UU RI No.17 Tahun 2021 tentang Intelijen Negara.
Tugas dan Wewenang BIN
Tugas dan wewenang BIN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 pasal 2 yaitu sebagai berikut.
- pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen;
- pengaturan dan pengkoordinasian sistem intelijen pengamanan pimpinan nasional;
- perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam dan luar negeri;
- pengolahan, penyusunan, dan penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- pengkoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen;
- penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga di lingkungan BIN; dan
- pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas BIN.
Sejarah Pembentukan BIN
Cikal-bakal berdirinya lembaga intelijen negara bermula dari masa pendudukan Jepang pada tahun 1943. Saat itu Jepang mendirikan lembaga intelijen versi lokal yang terkenal dengan sebutan Sekolah Intelijen Militer Nakano.
Kemudian setelah Indonesia meredeka pada Agustus 1945, Pemerintah Indonesia mendirikan badan intelijen republik yang pertama yang dinamakan Badan Istimewa (BI) yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis. Pasukan yang lulus kemudian bergabung sebagai Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI), yang menjadi payung gerakan intelijen dengan beberapa unit ad hoc, bahkan operasi luar negeri.
Dari situ, terdapat beberpa perubahan yang dialami badan intelijen Indonesia dari mulai dibentuk Dinas Chusus (DC) oleh Sultan Hamengkubuwono IX yang dilatih langsung oleh Centra Intelligence Agency Amerika Serikat (CIA), hingga beberapa kali terjadi perubahan.
Pada tahun 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, T.B. Simatupang, menurunkan lembaga intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Setelah itu, terjadi persaingan di tubuh militer sepanjang tahun 1952-1958 sehinggaseluruh angkatan dan kepolisian memiliki badan intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional.
Akhirnya pada 5 Desember 1958, Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dengan Kolonel Laut Pirngadi sebagai kepala. BKI kemudian diubah kembali menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) pada 1959.
Kemudian pada 22 Agustus 1966, Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) dan pada 1967 diubah menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Terakhir pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengubah BAKIN menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) sampai sekarang. Dengan demikian, BIN sudah mengalami setidaknya 6 kali perubahan nama.
