Loading...
Loading…
"Basa-basi Penuntasan Pelanggaran HAM ala Pemerintahan Jokowi"

"Basa-basi Penuntasan Pelanggaran HAM ala Pemerintahan Jokowi"

Gaya Hidup | netralnews.com | Kamis, 22 September 2022 - 05:21

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - SETARA Institute menolak keras Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.

Ketua SETARA Institute, Hendardi mengatakan alasan pihaknya menolak karena Keppres dimaksud menjadi bagian dari pembakuan impunitas atas berbagai pelanggaran HAM, mengubur kebenaran peristiwa dan memutihkan sejumlah pelaku yang diduga aktor pelanggaran HAM berat.

Hendardi juga menilai Keppres No. 17/2022 sebagai cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpura-pura bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu.

"Keppres ini bukanlah cara Jokowi mengambil tanggung jawab konstitusional dan kewajiban negara menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, tetapi berpura-pura bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu," kata Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima Netralnews, Rabu (21/9/2022).

Menurutnya, Keppres tersebut adalah pemutihan kolektif berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Sekaligus instrumen pembungkaman yang ditujukan untuk menghambat aspirasi korban dan publik dengan janji-janji rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa atau rekomendasi lain untuk kepentingan korban dan keluarganya," ungkap Hendardi.

Selain itu, Hendardi menyebut desain Keppres No. 17/2022 bukanlah cara yang diajarkan dalam disiplin hukum hak asasi manusia atau praktik internasional terkait keadilan transisi (transitional justice) atas pelanggaran HAM masa lalu.

"Karena syarat utama penyelesaian non yudisial haruslah didahului dengan upaya pengungkapan kebenaran, verifikasi visibilitas penyelesaian secara hukum, dan dengan kerja yang tidak terburu-buru. Hal ini dipastikan tidak akan mungkin terjadi dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh Tim bentukan Jokowi ini," terangnya.

Hendardi juga menyoroti pernyataan Presiden Jokowi bahwa Keppres tersebut telah ditandatangani pada 16 Agustus 2022 dan diumumkan saat Pidato Kenegaraan.

"Tetapi faktanya, Keppres tersebut baru ditandatangani tanggal 26 Agustus 2022. Sekalipun ini merupakan ketidakjujuran teknis, tetapi jelas menggambarkan bahwa kehendak pemutihan pelaku pelanggaran HAM ini bukan sepenuhnya datang dari diri Jokowi tetapi dari orang-orang di sekeliling Jokowi yang diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM masa lalu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hendardi menilai kebijakan kontroversial dan tidak berkeadilan ini hanya bisa dimungkinkan terbit saat seorang Presiden tidak memiliki kecukupan kapasitas dan tidak memiliki pemahaman utuh atas persoalan kemanusiaan.

"Juga pada saat seorang Presiden tersandera oleh banyak variabel kepentingaan; termasuk sikap obsesif menjabat 3 periode atau memperpanjang masa jabatannya," tutur Hendardi.

Disampaikan Hendardi, penegasan bahwa cakupan peristiwa yang akan diselesaikan secara non yudisial ini berdasarkan data dan rekomendasi Komnas HAM hingga tahun 2020 menunjukkan ketidakpatuhan Jokowi pada mandat UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang memerintahkan bahwa peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi setelah UU tersebut diundangkan harus diselesaikan melalui pengadilan HAM permanen.

"Tidak ada ruang bagi bagi Komnas HAM maupun Jokowi untuk membelokkan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM setelah tahun 2000, kecuali diselesaikan melalui pendekatan yudisial," tegasnya.

Atas hal itu, Hendardi menyatakan tidak ada yang bisa diharapkan dari Tim yang dibentuk Jokowi, apalagi dengan sejumlah anggota Tim yang sangat erat hubungannya dengan peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia.

"Bahkan salah satu anggota Tim, jelas masuk dalam list PBB sebagai pejabat tinggi TNI yang sangat kuat diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat di Timor Timur," bebernya.

Dengan komposisi Tim semacam itu, menurut Hendardi, langkah Jokowi tidak akan memperoleh legitimasi publik dan pengakuan internasional.

"Langkah ini hanya akan mencetak prestasi absurd bagi Jokowi sekaligus berpura-pura bertanggung jawab. Basa- basi penuntasan pelanggaran HAM sudah tergambar jelas pada tubuh pemerintahan Jokowi," tandasnya.

Lebih jauh, Hendardi mengingatkan bahwa p elanggaran HAM di Paniai, yang pada Selasa (21/9/2022) dimulai persidangannya di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, telah menjadi alarm serius bahwa politik penegakan HAM di Indonesia mengalami kebuntuan.

"Bagaimana mungkin, peristiwa pelanggaran HAM berat yang syarat utamanya adalah sistematis, meluas dan massif, tetapi hanya mampu menjerat 1 orang purnawirawan, yang juga hanya sebagai seorang penghubung di Kodim 1705/Paniai," pungkasnya.

Original Source

Topik Menarik

{
{
{
{
{
{