Cegah Siswa Putus Sekolah Kuota Sekolah Gratis Di DKI Bakal Ditambah

Kuota sekolah gratis di Ibu Kota akan ditambahkan. Ketentuan itu akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyebut angka putus sekolah di Indonesia tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dirilis Mei 2022, khusus DKI, persentase angka putus sekolah sebesar 0,69 persen.

Angka itu didapat dari jumlah murid yang putus sekolah dibagi dengan jumlah murid secara keseluruhan. DKI tercatat berada di posisi pertama.

Juru Bicara DPP PSI Furqan AMC menyebut, ada 75.303 orang anak mengalami putus sekolah pada 2021. Tertinggi, di tingkat Sekolah Dasar (SD) yakni sebanyak 38.716 orang. Meski begitu, jumlah itu menurun 13,02 persen dari tahun yang sebelumnya yakni 44.516 orang anak putus sekolah di tingkat SD.

Kemudian, jumlah anak putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 15.042 orang. Jumlah ini naik 32,20 persen dari tahun yang sebelumnya sebanyak 11.378 orang.

Berikutnya, sebanyak 12.063 orang anak putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jumlah ini turun 13,53 persen dibandingkan tahun yang sebelumnya sebanyak 13.951 orang.

Sementara itu, sebanyak 10.022 orang anak putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah ini turun 27,90 persen dari tahun 2020 sebanyak 13.879 orang.

Data itu menyebutkan Jakarta merupakan Provinsi dengan persentase putus sekolah tingkat SD tertinggi di Indonesia dengan 0,69 persen di atas Kalimantan Utara 0,42 persen di peringkat dua dan Gorontalo 0,31 persen di peringkat tiga, ungkap Furqan.

Untuk provinsi dengan angka putus SD paling sedikit disandang Bali dengan persentase hanya sebesar 0,04 persen pada tahun ajaran 2020/2021.

Tingginya angka putus sekolah di DKI, menurutnya, mengkhawatirkan mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tertinggi se-Indonesia. Pada 2021, DKI memiliki APBD Rp 62,3 triliun.

Kondisi itu berbeda dengan Provinsi Gorontalo yang hanya memiliki APBD Rp 1,91 triliun. Tetapi jumlah siswa SD putus sekolahnya cuma 0,31 persen.

Apa sih yang kurang di DKI? Orang-orang pintar banyak. Gubernurnya (Anies Baswedan) mantan Menteri Pendidikan. Kok bisa angka putus sekolah siswa SD tinggi, kata Furqan.

Ketua Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendesak Pemprov DKI mengatasi masalah siswa putus sekolah.

Ini masalah serius. Harus ada langkah pembenahan strategis, kata Anggara dalam keterangannya.

Anggara meminta Pemprov DKI melakukan pendataan anak putus sekolah beserta alasannya. Sehingga DKI bisa tahu apa saja masalahnya.

Selain itu, dia menyarankan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimaksimalkan, menambah kuota kartu Jakarta Pintar (KJP), dan subsidi biaya sekolah swasta.

Sediakan kuota untuk anak-anak putus sekolah, jika mau lanjut bisa dapat bantuan KJP atau subsidi lain. Sekelas Jakarta tidak boleh ada yang tidak sekolah karena alasan tidak mampu, tegasnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menilai, sistem pendidikan di Ibu Kota belum optimal mengakomodir kebutuhan siswa. Masih banyak siswa yang tidak punya kesempatan di sekolah negeri karena sistem seleksi belum optimal.

Merry Hotma mengatakan, pihaknya akan berupaya menambah kuota sekolah swasta gratis untuk mengatasi siswa putus sekolah.

Mungkin itu akan jadi rekomendasi kami untuk nanti menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan. Saya yakin Raperda belum terpikir kolaborasi dengan swasta, ujarnya.

Merry juga yakin penambahan kuota akan membantu warga Jakarta yang kurang mampu bisa mendapat pendidikan yang bermutu. Dan, bisa menyelesaikan masalah zonasi yang selama ini menimbulkan kericuhan akibat banyaknya anak yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Kami mau evaluasi dulu penerimaan siswa selama dua tahun ini. Kalau dievaluasi baik, jumlahnya harus kita perbanyak, tandasnya.

Untuk diketahui, untuk mengatasi siswa putus sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menggeluarkan Surat Keputusan Nomor e-0012 tahun 2022 tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjelaskan bahwa anak yang diterima di sekolah swasta melalui jalur afirmasi akan dibiayai seluruhnya selama tiga tahun.

Kuota tahun ini ada di 108 SMA swasta dengan jumlah 3.500 kursi dan 152 SMK swasta dengan 3.409 kursi.

Cek Data

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza meminta, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk mengecek informasi tentang jumlah siswa putus sekolah di Ibu Kota.

Kami cek apakah data ini betul, nanti kami cek lagi. Nanti kami akan lihat kembali sejauh mana kebenaran informasi tersebut, kata Riza, di Balai Kota Jakarta.

Menurut Riza, sebagai Ibu Kota, warga Jakarta harus menyadari pentingnya pendidikan. Harusnya masyarakat di Jakarta lebih cerdas dan orangtua lebih memperhatikan anaknya, ujarnya.

Pengamat Pendidikan Doni Koesoema menilai, selain masalah ekonomi, penyebab utama anak putus sekolah yakni sistem belajar formal di sekolah yang dinilai tidak lagi cocok dan relevan dengan minat siswa.

Dia mencontohkan, kasus Roy, remaja Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok (SCBD). Roy menolak beasiswa yang ditawarkan oleh Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Roy ogah melanjutkan sekolah lantaran takut kegiataannya membuat konten terhambat.

Mungkin saja di sekolah mereka jadi kehilangan kesempatan membuat konten yang menurut mereka bermakna, ujar Doni dalam acara Diskusi Virtual Megawati Institute.

Sistem pembelajaran formal dengan kurikulum yang harus diikuti sama rata oleh semua siswa, menurut Doni, kurang relevan dengan tantangan zaman.

Saat ini, penting untuk memahami kebutuhan pendidikan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan demikian, anak dapat mengembangkan kemampuannya dengan baik, bebernya.

Doni meminta Pemerintah Daerah harus lebih aktif dalam mendeteksi dan mendata anak-anak putus sekolah.

Pendataan itu penting supaya kita tahu ini anak-anak putus sekolah, rumahnya di mana apa yang mereka lakukan, sehingga kita bisa memberikan tawaran-tawaran pembelajaran yang cocok untuk mereka, kata Doni.

Pemerintah juga harus memperbanyak pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan bakat dan minat mereka, sehingga mereka mampu menghasilkan uang dengan cara yang baik dan berkelanjutan.