Damaikan Rusia Ukraina Jokowi Harus Blak blakan

Presiden Jokowi akan mengunjungi Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin dan juga akan mengunjungi Ukraina untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky. Kami menyambut baik pertemuan ini dan juga memberikan dukungan sepenuhnya. Kami merasa, ini adalah kunjungan internasional Presiden Jokowi yang paling penting tahun ini. Dan pasti akan menarik perhatian besar dari dunia internasional.

Saya sebagai Ketua FPCI ingin memberikan beberapa masukan dan pandangan. Pertama, misi kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina ini harus jelas. Jadi, apakah ini adalah kunjungan bilateral biasa atau dalam rangka G20, atau kunjungan yang membawa misi perdamaian.

Kalau hanya kunjungan bilateral, rasanya kurang pas. Karena ini situasi yang sangat luar biasa, yaitu perang Ukraina yang sangat besar. Tidak wajar melakukan kunjungan bilateral rutin dalam suasana seperti ini.

Kalau dalam konteks G20, maka urusan mengundang Putin untuk hadir di Bali, tentu Presiden tidak perlu secara fisik terbang jauh-jauh ke Moskow untuk menyampaikan undangan tersebut. Bisa disampaikan melalui Duta Besar.

Karena itu, yang paling pasti kunjungan ini adalah kunjungan misi perdamaian Indonesia untuk membantu mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina yang sekarang telah membuahkan perang yang besar. Nah, kalau ini adalah kunjungan yang membawa misi perdamaian, Indonesia harus punya konsep perdamaian yang jelas yang akan diajukan kepada Presiden Putin dan juga Presiden Zelensky.

Ingat, semua perdamaian di mana pun di dunia ini dimulai dari konsep. Yang lebih dari konsep, Indonesia perlu menetapkan dari awal apa ambisi keterlibatannya dalam konflik Rusia-Ukraina. Apakah suatu peran yang intensif atau peran yang lebih moderat.

Bicara mengenai konsep perdamaian dalam pertemuan dengan Presiden Putin dan Zelensky ini, ada sejumlah hal yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk diusulkan atau diupayakan Indonesia. Terserah apakah semua bisa dicapai ataupun sebagian, tapi yang penting ada hal-hal konkret yang bisa diusulkan.

Pertama, mengupayakan gencatan senjata antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam kurun waktu yang disetujui kedua belah pihak. Kedua, mendapatkan komitmen Putin dan Zelensky untuk terus membuat perundingan politik diplomatik, mencari penyelesaian terhadap konflik ini dan bahkan semakin mengintensifkannya. Karena perundingan sering macet belakangan ini.

Ketiga, mengupayakan komitmen Presiden Putin agar pasukan Rusia tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Ukraina dan tidak melukai penduduk sipil. Ini hal yang sangat mendasar bagi Indonesia sebagai bangsa yang memperjuangkan HAM dan bangsa yang berfilosofi Pancasila.

Keempat, mengupayakan komitmen Presiden Putin untuk tidak menggunakan senjata nuklir dalam perang di Ukraina. Dalam situasi atau skenario apa pun. Ini penting, karena sampai sekarang Presiden Putin masih belum secara sangat jelas 100 persen menyatakan tidak akan menggunakan senjata nuklir. Bahkan siaga nuklir Rusia telah ditingkatkan.

Kelima, Indonesia bisa mencoba menjembatani pertemuan Presiden Putin dengan Presiden Zelensky secara fisik dan langsung. Ini penting, karena sejak konflik ini berlangsung, Presiden Putin dan Presiden Zelensky belum pernah ketemu langsung. Padahal, Presiden Zelensky sudah menyatakan siap bertemu dalam suatu pertemuan tanpa syarat. Jadi kalau Presiden Jokowi bisa mendapatkan komitmen dari dua presiden ini, untuk melakukan hal ini, ini merupakan suatu terobosan yang sangat luar biasa.

Keenam, Presiden Jokowi dapat mendorong suatu skema yang disetujui Presiden Putin dan Presiden Ukraina untuk membantu penanganan pengungsi Ukraina. Karena, saat ini sudah mencapai 15 juta orang lebih. Baik yang berada di dalam Ukraina maupun di luar Ukraina.

Ketujuh, Presiden Jokowi dapat membantu mengupayakan suatu skema kebijakan pangan dan energi yang membuat ekonomi dunia itu tidak semakin memburuk seperti yang sekarang sedang terjadi.

Kedelapan, saat bertemu dengan Presiden Zelensky, Presiden Jokowi juga dapat menjanjikan bahwa Indonesia akan memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat dan pengungsi Ukraina.

Kesembilan, pada waktu bertemu Presiden Putin, Presiden Jokowi juga perlu hati-hati sekali menghindari berbagai hal yang dapat disalahartikan bahwa Indonesia memberikan legitimasi kepada invasi Rusia di Ukraina. Akan baik apabila Presiden Jokowi bisa mendapatkan penegasan dari Presiden Putin bahwa serangan militer Rusia terhadap Ukraina tidak dimaksudkan untuk menaklukkan Ukraina. Apalagi mencaplok Ukraina. Dan juga jaminan dari Presiden Putin bahwa aksi militer ini akan berakhir dalam waktu dekat.

Kalau ada penegasan prinsipil saja mengenai hal-hal ini, maka ini akan sangat membantu penanganan konflik ke depan. Dan akan diapresiasi dunia.

Presiden Jokowi, menurut saya, juga perlu menyampaikan secara gamblang dengan Presiden Putin bahwa aksi militer Rusia di Ukraina telah banyak mengakibatkan kerugian terhadap ekonomi global dan banyak negara di dunia ini dan juga menyusahkan ekonomi Indonesia dan rakyat Indonesia sendiri. Terutama dampaknya bagi situasi pangan dan energi di dalam negeri. Demikian hal-hal yang mungkin bermanfaat bagi kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina.

Sebelum berangkat, menurut saya, Presiden Jokowi perlu berkoordinasi dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Karena mereka adalah dua pihak yang selama ini sangat aktif mencoba menjembatani atau mencari solusi dari konflik Rusia dan Ukraina.

Koordinasi ini penting, agar sebelum berangkat, Presiden sudah ada pandangan mana hal-hal yang sudah dirintis Sekjen PBB atau Presiden Turki. Mana hal-hal yang masih buntu dan mana hal-hal yang bisa digarap dan menjadi celah atau peluang bagi Indonesia untuk membantu proses perdamaian ini.

Saya juga menganjurkan kepada pembantu Presiden, terutama Kementerian Luar Negeri, agar dapat memberikan talking point yang lebih tajam kepada Presiden. Selama ini, butir wicara yang diangkat ke Presiden cenderung sangat abstrak, sangat umum, dan sangatkadang-kadangfilosofis gitu. Misalnya, perang itu menyengsarakan atau kedaulatan itu perlu dihormati.

Sebagai juru damai nanti, bahasa yang digunakan perlu bahasa yang praktis dan bahasa lapangan yang mencerminkan situasi di medan perang yang sangat kompleks. Kita tahu di dalam negeri, Presiden Jokowi kalau bicara dengan rakyat Indonesia selalu bicara praktis, lugas, jelas dan blak-blakan. Dalam konteks Ukraina ini, Presiden Jokowi juga di luar negeri juga perlu bicara seperti itu.

Nanti, setelah kembali dari Rusia dan Ukraina, Presiden Jokowi perlu melakukan briefing kembali ke Sekjen PBB dan Presiden Turki. Juga perlu memberikan briefing melalui Zoom kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Juga perlu memberikan briefing kepada Dewan Uni Eropa Ursula von der Leyen. Paling tidak, tokoh-tokoh dunia ini mempunyai andil atau peranan yang penting bagi dinamika konflik Rusia-Ukraina.

Presiden Jokowi juga perlu menulis surat kepada seluruh Pimpinan ASEAN untuk memberikan update atau penjelasan kepada mereka mengenai hasil kunjungan ke Rusia dan Ukraina. Saya yakin, hal ini pasti akan diapresiasi oleh para Pemimpin ASEAN.

Akhirnya, Indonesia perlu untuk memastikan atau memikirkan apakah misi perdamaian yang sekarang sedang dirintis Presiden Jokowi ini merupakan suatu hal yang sekali saja terjadi atau suatu hal yang berkelanjutan. Jadi, ada follow-up atau hal-hal yang akan terus dilakukan ke depan.

Semua konflik kalau mau diakhiri, memerlukan suatu penanganan yang fokus, serius dengan komitmen yang total. Tidak terkecuali konflik Rusia-Ukraina.

Jika Indonesia serius ingin merintis sebagai juru damai dalam konflik Rusia-Ukraina, menurut saya, Presiden Jokowi perlu menunjuk seorang sutradara atau seorang special envoy yang bisa secara khusus dan fokus mengurus peran Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina setelah kunjungan Presiden ini. Karena kalau tidak, bisa terbengkalai masalahnya dan tidak terurus. Dan itu akan sayang sekali.