Nama dan Fotonya Kerap Dicatut untuk Menipu, Begini Respons Bupati Klaten

KLATEN, iNews.id - Bupati Klaten Sri Mulyani mengaku nama dan fotonya kerap dicatut untuk melakukan penipuan melalui media sosial. Masyarakat diminta tidak mudah percaya apalagi sampai mengirim uang.

Untuk mengantisi kejadian tersebut terulang, bupati minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merespons aktif keluhan dan dan cepatd ari setiap aspirasi. Itu merupakan salah satu upaya pelayanan publik yang baik.

Kinerja OPD harus semakin meningkat, khususnya yang berkaitan layanan informasi publik, kata Sri Mulyani saat membuka Sosialisasi Strategi Komunikasi Publik di Era Digital yang dilaksanakan Diskominfo Klaten di Pendapa Ageng Klaten, Kamis (23/6/2022).

Bupati mengatakan, dalam era keterbukaan informasi, pemerintah dan badan publik tidak dapat menghindari penggunaan media sosial sebagai media penyebaran informasi. Masyarakat bisa menyalurkan aspirasi lewat saluran ini.

Meskipun lewat medsos, tapi harus segera direspons walau tidak langsung menjawab permasalahan yang disampaikan, katanya.

Sri Mulyani minta OPD memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi terkait kebijakan Pemkab Klaten, termasuk menyosialisasikan capaian kinerja ke masyarakat. UU nomor 14/2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan pemerintah ikut andil mengelola informasi yang beredar.

Memang tidak semua informasi dapat disebarluaskan, namun pemerintah juga berkewajibkan menyediakan informasi yang positif bagi masyarakat. Pemerintah harus berperan aktif menekan peredaran hoaks, ujarnya.

Kepala Diskominfo Klaten, Amin Musthofa mengatakan, sosialisasi ini untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan media sosial pemerintah bagi OPD di Klaten. Harapannya setiap OPD dapat memberikan layanan informasi dengan baik bagi masyarakat melalui media sosial.

Media sosial Pemkab Klaten diharapkan bisa menjadi kanal layanan informasi yang berfungsi dengan optimal. OPD harus menyajikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, katanya.

Pelatihan ini diikuti 137 pengelola media sosial OPD Kabupaten Klaten. Materi terkait strategi pengelolaan media sosial pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku, respon aspirasi masyarakat, hingga penyusunan informasi publik.