Loading...
Loading…
Survei MSI: 83,5 Persen Masyarakat Percaya MUI Berwenang Beri Fatwa Vaksin Halal

Survei MSI: 83,5 Persen Masyarakat Percaya MUI Berwenang Beri Fatwa Vaksin Halal

Powered by BuddyKu
Gaya Hidup | Inews | Minggu, 15 Mei 2022 - 01:59

JAKARTA, iNews.id - Media Survei Indonesia (MSI) bekerja sama dengan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia mengeluarkan data survei opini pemudik Muslim tentang vaksin halal pasca-putusan Mahkamah Agung (MA). Hasil survei, 83,5 persen masyarakat percaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritas yang mengeluarkan fatwa halal terkait vaksin Covid-19.

Menanggapi hasil survei tersebut, Sekretaris Jenderal MUI KH Amirsyah Tambunan mengatakan, survei yang dilakukan MSI memberikan sebuah nilai tambah agar pemerintah segera menyediakan vaksin halal.

Secara akademik MSI ini telah memberikan sebuah kajian yang bisa dipertanggung jawabkan, jadi pemerintah harus menjalankan putusan MA, ujarnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (14/5/2022).

Dalam survei MSI juga dikatakan, sebanyak 92,3 persen responden setuju mendukung pendapat Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam. Pendapat tersebut menyebut vaksin haram tidak boleh lagi digunakan dengan alasan apa pun usai adanya putusan MA yang telah mewajibkan pemerintah vaksin halal untuk masyarakat Muslim, serta 78,4 persen responden mengaku kecewa jika pemerintah tidak menjalankan putusan MA.

Baca Juga :
Masalah Kehalalan Vaksin Masih Jadi Persoalan Pencegahan Hepatitis

Selain itu, 57,8 persen masyarakat sangat atau cukup percaya adanya mafia vaksin. Ini menjadi penyebab lambatnya pemerintah melaksanakan putusan MA yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal.

Kemudian sebanyak 38,2 persen masyarakat percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait penyediaan vaksin halal. Lalu 31,4 persen masyarakat mengatakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan 15,5 persen masyarakat mengatakan Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.

Menurut Amirsyah, hal tersebut akan memberikan dampak degradasi kepercayaan kepada Pemerintah.

Kalau pemerintah tidak menyediakan, akan ada degradasi kepercayaan terhadap pemerintah, katanya.

Sebagai informasi, survei dilakukan pada 17 Mei 2022. Pengambilan data melalui wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner yang tersimpan di aplikasi.

Total responden sebanyak 1.220 pemudik yang tersebar di titik-titik keberangkatan atau tempat peristirahatan pemudik, seperti Rest Area Tol Jakarta-Cikampek (Rest Area KM 57, KM 62), Rest Area Tol Jakarta-Merak (KM 43), Terminal (Kampung Rambutan, Kalideres, Pulogebang, Tanjung Priuk), Rest Area Motor Kedung Waringin Bekasi & Merak, Stasiun (Gambir, Senen), Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan (Merak dan Bakauheni).

Baca Juga :
Soal Vaksin Halal, Pakar Hukum Sebut Kemenkes Wajib Laksanakan Putusan Mahkamah Agung

Penentuan responden dilakukan secara nonprobabilistik dengan metode purposive sampling. Kriteria responden pemudik selain beragama Islam, mereka yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah divaksin Covid-19.

Original Source

Topik Menarik

{
{