Gelar Webinar, Erikson Sianipar: Pupuk Langka dan Mahal, Solusinya Apa?
TARUTUNG, NETRALNEWS.COM - Ketidakpastian ketersediaan kebutuhan pupuk nasional berpotensi akan terjadi, di tengah goncangan global akibat pandemi Covid-19 hingga dampak dari konflik Rusia dengan Ukraina .
Dalam pantauan Yayasan Bisukma Bangun Bangsa, saat ini PT Pupuk Indonesai ( Persero) telah mengklaim bahwa ketersediaan bahan baku untuk produksi pupuk subsisdi maupun nonsubsidi seperti Posfat dan Kalium masih tercukupi hingga semeseter I/2022.
PT Pupuk Indonesia sudah mengantisipasi kebutuhan bahan baku ini dengan melakukan pengadaan jangka panjang sehingga cukup untuk memproduksi kebutuhan produksi NPK.
Ke depan, Pupuk Indonesia telah mengantisipasi dampak ketidakpastian global dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan baku dari negara di luar Rusia, seperti Maroko, Mesir, dan Yordania, untuk bahan baku Posfat serta Kanada, Yordania, Jerman, dan Laos untuk Kalium. Rusia terkenal sebagai pemasok utama bahan baku pupuk seperti Kalium.
Persoalannya. bahan baku ini memang tidak tersedia dan tidak dapat diproduksi dalam negeri karena merupakan barang tambang.
Hingga 25 Maret 2022, stok pupuk subsidi dan non subsidi dari lini I sampai lini IV berjumlah 1.71 juta ton. Untuk stok pupuk bersubsidi berjumlah 824.410 ton dengan rincian Urea 377.467 ton, NPK 204.414 ton, SP-36 46.905 ton, ZA 130.422 ton, dan Organik 65.200 ton.
Sementara pupuk non-subsidi stoknya berjumlah 886.256 ton, dengan rincian Urea 765.165 ton, NPK 68.312 ton, SP-36 29.378 ton, ZA 23.229 ton, dan Organik 172 ton.
Pupuk Indonesia telah menerapkan harga khusus untuk jenis pupuk jenis urea non subsidi di pasar ritel sampai level distributor. Harga khusus ini berlaku di bawah harga pasar internasional yang saat ini berlaku.
Demi menjaga ketersediaan pupuk non subsidi, dengan merencanakan penyiapan 1000 kios komersial. Sementara harga pupuk subsidi tetap mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur oleh pemerintah.
Anggaran pemerintah untuk pupuk subsidi dialokasikan berkisar pada Rp25 triliun hingga Rp32 triliun untuk kuantum pupuk subsidi 8.87 juta ton hingga 9.55 juta ton per tahun sehingga kebutuhan yang dapat dipenuhi mencapai sekitar 37-42 persen dari Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Perlu Respons Segera
Melihat gambaran dan prediksi permasalahan pupuk seperti diurai di atas, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tapanuli Utara, Erikson Sianipar yang sekaligus merupakan pendiri Yayasan Bisukma, berpendapat bahwa masyarakat di Kawasan Danau Toba harus melakukan aksi nyata merespons permasalahan pupuk.
"Sejumlah Kabupaten di Kawasan Danau Toba, dengan sumber utama pendapatan masyarakatnya adalah dari sektor pertanian, maka dipandang perlu ada pembahasan holistic dari seluruh elemen yang ada guna memberikan alternatif solusi pemecahan masalah khususnya \'pupuk\', sekaligus merespon arah pengelolaan pertanian ke depan yang mengutamakan pengembangan industri ramah lingkungan antara lain dengan pupuk organik," terang Erikson Sianipar kepada NNC, Rabu (11/5/2022).
Dalam rangka upaya tersebut, Yayasan Bisukma, HKTI Taput, organisasi Taput Harus Hebat (THH) berkolaborasi mengadakan seminar virtual (webinar) yang akan diselenggarakan pada hari Kamis (12/5/2022) pukul 19.00 .
Webinar diselenggarakan mengingat beberapa pertimbangan antara lain, pertama, menyadari bahwa ketersediaan pupuk kimia di Indonesia sangat tergantung impor bahan dan situasi global di mana tidak ada kepastiaan penyediaan pupuk sesuai kebutuhan.
Kedua, menyadari bahwa kemampuan keuangan pemerintah melalui APBN, hanya dapat memenuhi 37-42 % dari RDKK.
Ketiga, perlu ada program konkrit yang dapat membantu para petani mengatasi permasalahan pupuk sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan di daerah dan skala nasional.
"Ada beberapa pertanyaan mendasar yang ingin dijawab melalui webinar tersebut berdasar tiga pertimbangan tersebut," terang Erikson.
Beberapa pertanyaan mendasar yang dimaksud Erikson Sianipar, setidaknya ada tiga.
Pertama, sejauh mana upaya pemerintah pusat dan daerah berperan dalam memenuhi dan memberi kepastian ketersediaan pupuk untuk memenuhi kebutuhan nasional dan di daerah?
"Indonesia adalah negara agraris yang sektor utama pendapatan masyarakatnya adalah dari sektor pertanian. Sementara itu, visi Pemerintah Indonesia adalah memiliki Kedaulatan Pangan yang berkelanjutan, bagaimana ini bisa terwujud?" kata Erikson.
Kedua, sejauh mana stakeholder melakukan supervisi atas penyaluran pupuk subsidi dan pengendalian harga di pasar guna menghidari terjadinya penyimpangan?
"Pertanyaan terakhir, sejauh mana antisipasi stakeholder dengan mendukung dan menyukseskan penguatan industri pupuk, di mana pupuk organik merupakan salah satu solusi mengatasi kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang tinggi dan menjawab kebutuhan global dalam industri yang ramah lingkungan?" kata Erikson.
"Mari kita bersama-sama mendiskusikan dan merumuskan solusi bagi masa depan masyarakat, khususnya masyarakat di Kawasan Danau Toba. Mari kita gelorakan budaya Betapature yakni pature huta , membenahi kampung halaman kita, pungkas Erikson Sianipar.
