Stunting di Sulteng Tinggi, BKKBN Buat Tim Pendamping Keluarga

LIMAPAGI - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (BKKBN Sulteng) menyatakan berdasarkan Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Sulteng berada diperingkat kedelapan secara nasional dengan angka kekerdilan atau stunting tinggi prevalensi sebesar 29,7 persen.

Begitu pun dengan angka wasting sebesar 9,4 persen yang menggiring Sulteng menjadi provinsi dalam kategori gizi akut kronis.

Untuk itu, pemerintah provinsi bersama BKKBN mencari cara untuk mencegah semakin tingginya stunting di provinsi tersebut. Salah satunya dengan menerapkan tim pendamping keluarga (TPK).

BKKBN mempersiapkan tim pendamping keluarga sebagai ujung tombak dalam pencegahan kekerdilan, kata Kepala BKKBN Perwakilan Sulawesi Tengah, Tenny C. Soriton di Palu, seperti yang dikutip dari Antara , Rabu, 19 Januari 2022.

Lebih lanjut, Tenny mengatakan bahwa tim pendamping keluarga ini akan terdiri dari bidan, kader PKK, dan petugas pembantu pelayanan keluarga berencana.

Nantinya, akan ada tim pendamping keluarga yang tersebar di semua desa di 12 kabupaten dan satu kota. Total target akan ada sebanyak 2.484 TPK.

TPK diberdayakan BKKBN untuk melakukan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia di bawah 5 tahun.

Mereka ditugaskan untuk memberikan pendampingan agar jangan sampai ada anak yang lahir stunting.

Kemiskinan menjadi salah satu indikator penyebab anak mengalami kekerdilan, selain pola asuh. Untuk itu, harus ada pendampingan agar jangan sampai anak yang lahir dalam kondisi kerdil, ujar Tenny.