Loading...
Loading…
Dukungan Regulasi Dibutuhkan untuk Dorong Pemanfaatan FABA

Dukungan Regulasi Dibutuhkan untuk Dorong Pemanfaatan FABA

Ekonomi | sindonews | Jumat, 26 Maret 2021 - 20:29

JAKARTA - Pemerintah belum lama ini menghapus fly ash and bottom ash (FABA) dari daftar jenis limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), seperti tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disahkan awal Februari 2021.

"Karena (aturannya) sudah dirilis, jadi tolong dipermudah, jangan sampai kita kalah sama Vietnam," kata peneliti FABA dan Dosen Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya Januarti Jaya Ekaputri, dalam Webinar bertajuk "Peta Jalan Pemanfaatan FABA yang Ramah Lingkungan dan Multiplier Effect Bagi Perekonomian" yang diselegggarakan Energy and Mining Society (E2S), Jumat (26/3/2021).

Menurut doktor dari University of Tokyo itu, potensi pemanfaatan FABA cukup besar. Salah satunya, jelas dia, sebagai bahan untuk menggantikan semen yang terkait dengan isu lingkungan. "Setiap 1 ton semen yang dihasilkan menghasilkan 1 ton CO2. Jadi semakin sedikit semen yang digunakan, beton yang digunakan semakin ramah terhadap lingkungan," ungkap Direktur Geopolimer Indonesia tersebut.

Hal senada dikatakan Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha PT Semen Indonesia Tbk Fadjar Judisiawan. Industri, kata dia, menunggu kejelasan kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan FABA. "Bagi dunia usaha yang ditunggu adalah tegasnya seperti apa? Karena jika lebih jelas akan lebih gampang pula hitung-hitungannya," kata Fadjar.

Menurut Fajar, Semen Indonesia sudah memanfaatkan fly ash yang selama ini diambil dari PLTU yang berada di sekitar wilayah pabrik. "Kita juga memperbaiki proses pembuatan semen dengan memanfaatkan limbah B3. Kalau SIG materialnya sekitar 6%, ke depan kita mengarah ke 15%," kata dia.

Rizal mengakui bahwa masalah perizinan di Indonesia terbilang paling rumit. Demikian pula soal regulasi, banyak yang tumpah tindih. "Termasuk soal FABA ini, regulasinya harus baik. Sehingga investasi kita ke depan, tidak hanya soal FABA saja, supaya iklim investasi Indonesia lebih baik," tandasnya.

Rizal berharap FABA menjadi bahan yang mudah diakses oleh industri terkait yang akan mengolahnya. "Juklak dan juknis yang akan keluar diharapkan tidak memberatkan bagi investor yang ingin berinvestasi soal FABA," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Direktur PT Adaro Power Dharma Djojonegoro mengatakan, di luar negeri FABA sudah banyak dimanfaatkan. Sebanyak 35 negara tidak lagi mengkategorikan FABA sebagai limbah berbahaya. Menurut dia, FABA banyak sekali dipakai untuk material semen, bahan baku jalan, industri cat dan lain-lain.

Menurut Dharma, seiring perubahan aturan soal FABA, Adaro mulai menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan untuk pemanfaatan FABA. Dharma mengatakan, FABA banyak sekali kegunaabnya, semisal untuk jalan tambang, untuk campuran beton, untuk batako dan lain-lain. "Kami teliti juga untuk reklamasi dan lainnya. Begitu aturan keluar, kami akan langsung implementasikan," kata Dharma.

Manager Environment PT Kaltim Prima Coal Kris Pranoto menambahkan, pemanfaatan merupakan opsi terbaik dalam mengelola FABA, khususnya untuk lokasi yang jauh dari pemanfaat. "Pemanfaatan FABA sebagai penudung material PAF di tambang dapat menjadi solusi jangka panjang hingga akhir penutupan tambang," kata dia.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno menilai, regulasi yang dibutuhkan untuk mempercepat pemanfaatan FABA antara lain adalah peraturan terkait penggunaan FABA untuk membangun industri penunjang infrastruktur, baik trasnportasi, industri atau bangunan perumahan yang sesuai dengan arah dan tema pembangunan wilayah yang dicanangkan Bappenas tahun 2020-2024.

"Intinya jangan lahirkan peraturan yang mempersulit pertumbuhan industri karena negara ini bukan negara peraturan," tandas Djoko.

Original Source

Topik Menarik