Loading...
Loading…
5 Fakta Pembubaran Lembaga Negara yang Bikin Jokowi Hemat Rp227 Miliar

5 Fakta Pembubaran Lembaga Negara yang Bikin Jokowi Hemat Rp227 Miliar

Ekonomi | okezone | Senin, 07 Desember 2020 - 09:24

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pembubaran lembaga tidak hanya dilakukan pada hari ini. Sebab pada periode sebelumnya, pembubaran lembaga yang dinilai kurang efektif sudah pernah dilakukan.

Menurut Tjahjo, pada lima tahun lalu, pemerintah membubarkan 27 lembaga. Pada tahun ini, pemerintah kembali melakukan pembubaran sebagai tindak lanjut dari reformasi birokrasi.

Untuk tahap pertama dari sejumlah lembaga disepakati 10 lembaga. Tidak hanya tahun ini periode 5 tahun kemaren Pak Jokowi telah membubarkan 27 lembaga oleh Menpan yang dulu ini bagian dari pada tahun 2020, ujarnya dalam konferensi pers virtual.

Berikut fakta-fakta sejarah pembubaran lembaga negara dan apa tujuannya yang telah dirangkum Okezone , Senin (6/12/2020):

1. Pembubaran Lembaga Negara

Pemerintah resmi membubarkan 10 lembaga non-struktural (LNS) beberapa hari lalu. Pembubaran itu ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Tjahjo Kumolo mengatakan, Pembubaran lembaga ini selaras dengan visi misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. Di mana dalam lima tahun ke depan pemerintah akan fokus untuk melakukan reformasi birokrasi.

Kami sampaikan bahwa, ini merupakan agenda daripada visi misi Presiden Jokowi Maruf berkaitan dengan reformasi birokrasi, ujarnya.

2. Tumpang Tindih Kewenangan Pada Lembaga

Menurut Menteri Tjahjo, ada beberapa hal yang menjadi landasan pembubaran lembaga tersebut. Salah satu hal utamannya tumpang tindih kewenangan pada lembaga tersebut.

Padahal lembaga tersebut seharusnya bisa diserahkan kepada Kementerian atau Lembaga lainnya. Sehingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) lebih mudah untuk memindahkan pegawainya ke instansi yang berkaitan.

Kita timbang tidak dari sisi anggaran tapi tumpang tindihnya tadi karena di Kementerian juga terkait. Juga dengan BKN kalau ada lembaga jtu pegawainya dikemanakan itu sudah di temukan kesepakatan, jelasnya.

Original Source

Topik Menarik