Purbaya Ungkap Rencana Besar Prabowo di 2027: Ingin Rakyat Sejahtera Lebih Cepat

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kebijakan fiskal 2027 dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Pada rapat ini menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.

Purbaya menggarisbawahi bahwa perumusan arsitektur fiskal periode tersebut dirancang dengan optimisme yang terukur untuk menjadi motor penggerak roda ekonomi yang lebih bertenaga.

“Kami optimis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi dan rakyat sejahtera lebih cepat,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Selasa (9/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melayangkan apresiasi setinggi-tingginya atas seluruh catatan dan masukan konstruktif dari setiap fraksi di DPR.

Seluruh pandangan tersebut dinilai menjadi elemen krusial untuk menyempurnakan struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 agar tetap sehat, kredibel, dan efisien. 

Dokumen KEM-PPKF 2027 ini juga mengemban nilai historis dan strategis yang tinggi karena menjadi dokumen perencanaan fiskal pertama yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai landasan keberlanjutan estafet pembangunan jangka panjang.

Pemerintah juga menyambut baik dukungan parlemen terhadap penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang dipatok ambisius pada rentang 5,8 persen hingga 6,5 persen. Angka ini didesain sebagai batu loncatan yang solid demi mengejar visi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Guna mewujudkan target tersebut, pemerintah akan mempertebal sinergi bauran kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan, memacu investasi berorientasi ekspor bernilai tambah tinggi, serta mengoptimalkan peran institusi Danantara dalam menyalurkan investasi produktif ke sektor-sektor strategis.

Selain dari sisi investasi dan produksi, mesin pertumbuhan ekonomi juga akan ditopang lewat penguatan daya beli masyarakat. Formula perlindungan sosial akan diefektifkan guna menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan memperluas penyerapan tenaga kerja. 

Sejumlah program unggulan nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga program Sekolah Rakyat akan terus dipertebal untuk memperluas efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian akar rumput.

Sebagai fondasi keberlanjutan makro, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2027. Laju inflasi ditargetkan terkendali pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. 

Sementara itu, nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diproyeksikan pada level US70 hingga US95 per barel. 

Penetapan harga minyak mentah yang konservatif ini sengaja disiapkan untuk meredam fluktuasi pasar energi global sekaligus mengamankan fungsi APBN sebagai peredam kejut (shock absorber).

Selaras dengan tema besar pembangunan "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", kebijakan belanja negara pada tahun 2027 akan difokuskan secara penuh untuk mendanai delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). 

Kedelapan klaster tersebut mencakup ketahanan dan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, sektor pendidikan, sektor kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga program akselerasi penurunan angka kemiskinan. 

Seluruh klaster ini akan diperkuat oleh barikade pertahanan, keamanan, penegakan hukum, reformasi birokrasi, digitalisasi sistem, serta diplomasi ekonomi internasional.

Untuk mendanai agenda masif tersebut, pemerintah berkomitmen memperluas ruang fiskal dari sisi pendapatan melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, memperlebar basis wajib pajak, serta memperketat tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Di pos belanja, efisiensi dan ketepatan sasaran akan ditingkatkan, salah satunya lewat integrasi program jaring pengaman sosial yang berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," kata Purbaya.

Meskipun belanja dialokasikan secara ekspansif pada sektor produktif, pemerintah menjamin pengelolaan pembiayaan akan tetap dikawal secara bijak (prudent) dan inovatif demi menjaga ketahanan fiskal jangka panjang. 

Postur defisit anggaran pada tahun 2027 dirancang ketat pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Pemerintah akan terus memaksimalkan berbagai skema pendanaan inovatif non-utang melalui kolaborasi bersama Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), serta Sovereign Wealth Fund guna mempercepat transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.