6 Fakta Anggaran MBG dan Koperasi Desa Dipastikan Tidak Akan Dipangkas

JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas pecahnya konflik di Timur Tengah yang telah memicu lonjakan harga minyak dunia. 

Keputusan ini diambil guna memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap disiplin di bawah ambang batas 3 persen.

Berikut fakta-fakta anggaran MBG dan Koperasi Desa dipastikan tidak akan dipangkas yang dirangkum Okezone, Minggu (22/3/2026). 

1. Penentu Kebijakan

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa durasi perang akan menjadi faktor penentu kebijakan fiskal pemerintah ke depan.

"Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu, apakah lima minggu, itu menggunakan skenario pemotongan anggaran. Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3 persen," kata Airlangga dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian.

2. Opsi Pemangkasan Anggaran Tanpa Sentuh MBG

Meski opsi pemangkasan anggaran berada di meja perundingan, Airlangga memberikan jaminan bahwa program-program prioritas dan unggulan pemerintah tidak akan tersentuh. 

Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih akan tetap berjalan sesuai rencana karena dianggap sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.

"(Anggaran) program unggulan tidak ada yang diubah. Karena itu investasi jangka panjang," ungkap Airlangga.

3. Anggaran APBN 2026

Kepastian mengenai anggaran program unggulan juga dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. 

Dia memastikan bahwa alokasi dana untuk BGN tetap sesuai dengan ketetapan awal dalam APBN 2026.

"Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026," ujar Dadan usai rapat.

Sebagai informasi, anggaran yang telah ditetapkan untuk BGN dalam APBN 2026 mencapai Rp335 triliun. 

4. Ada 3 Skenario Disiapkan

Pemerintah menegaskan bahwa pemotongan anggaran saat ini merupakan skenario awal. Jika konflik geopolitik berlangsung lebih lama (melebihi lima bulan) dan berdampak lebih dalam pada harga energi, pemerintah baru akan mempertimbangkan tiga skenario alternatif yang lebih luas, yang sebelumnya telah dipaparkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memitigasi risiko eksternal tanpa mengorbankan program-program pembangunan manusia yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.  

5. Respons Istana 

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah tidak akan memotong anggaran program makan bergizi gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih meski pemerintah tengah melakukan efisiensi. Diketahui, langkah efisiensi anggaran ini demi menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lebih dari 3.

Prasetyo menjelaskan bahwa penghitungan defisit fiskal dilakukan dalam kerangka tahunan. 

Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten melakukan peninjauan ulang terhadap berbagai pos anggaran, bahkan sebelum adanya dinamika global seperti eskalasi konflik di Timur Tengah.

“Fiskal itu kan dalam satu tahun. Jadi kalau yang disebut dengan misalnya defisit, cara menghitung itu kan dalam satu tahun. Ini terpisah ya, jangan nanti juga. Tolong jangan dipotong-potong juga,” kata Prasetyo usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta.

“Tapi di satu sisi memang, tanpa ada kejadian yang kemarin (eskalasi timur tengah) pun, kita itu kan terus berusaha untuk melakukan penyisiran terhadap kegiatan-kegiatan atau mata anggaran-mata anggaran yang sebagaimana tahun lalu,” ujarnya.

6. Penyisiran Anggaran

Prasetyo mencontohkan, pengeluaran untuk perjalanan dinas, terutama perjalanan luar negeri, kini diperketat. 

Selain itu, belanja yang sifatnya tidak mendesak, seperti pembangunan gedung yang belum berdampak langsung pada kinerja kementerian, juga ditunda. 

“Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat,” katanya.

“Bahkan saya selaku Mensesneg yang bagian ujung mengeluarkan izin, itu mau perketat untuk perjalanan dinas luar negeri. Itu contoh-contohnya. Kemudian belanja-belanja yang bersifat bisa kita tunda, itu juga terus menurut,” papar Prasetyo.

Prasetyo juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan penyisiran anggaran yang tidak produktif untuk dihemat, yang disebabkan dampak peningkatan eskalasi di timur tengah.