5 Fakta Efisiensi Besar-Besaran Anggaran Kementerian untuk Jaga Defisit APBN 2026

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi anggaran secara menyeluruh guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali, dengan kemungkinan pemotongan belanja di kementerian dan lembaga serta penyesuaian operasional program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain, Istana memastikan program-program unggulan tersebut tidak akan dipangkas, melainkan tetap berjalan dengan penguatan efisiensi pada pos anggaran yang dinilai kurang produktif.

Berikut fakta-fakta menarik terkait rencana efisiensi anggaran kementerian untuk menjaga defisit APBN 2026:

1. Purbaya Lapor Presiden

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mematangkan rencana efisiensi besar-besaran di tubuh kementerian dan lembaga (K/L). Hal ini disampaikan menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026), sebagai tindak lanjut koordinasi sebelumnya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Purbaya, tantangan dalam mendorong K/L untuk melakukan penghematan secara mandiri sehingga pemerintah pusat kemungkinan akan mengambil langkah intervensi langsung.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi yang sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya.

2. Tidak Mau Potong Anggaran

Purbaya menyoroti kecenderungan kementerian yang justru menambah usulan anggaran saat diminta melakukan penghematan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan menetapkan besaran potongan yang harus disesuaikan oleh masing-masing instansi.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikkan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

3. Fokus Efisiensi

Fokus efisiensi akan diarahkan pada belanja yang dianggap tidak mendesak atau memiliki dampak rendah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara. Macam-macam. Rapat tidak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” tambah Purbaya.

4. Potong Gaji Menteri dan Pejabat

Terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri, Menkeu menyatakan dukungan penuhnya.

“Setuju, itu kan bagus. Gajinya sudah kegedean. Kalau itu (pemotongan gaji) bagus,” tegasnya.

5. Istana Pastikan Tak Potong Anggaran MBG dan Koperasi Desa

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah tidak akan memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih, meski pemerintah tengah melakukan efisiensi. Diketahui, langkah efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lebih dari 3.

Prasetyo menjelaskan bahwa penghitungan defisit fiskal dilakukan dalam kerangka tahunan. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten melakukan peninjauan ulang terhadap berbagai pos anggaran, bahkan sebelum adanya dinamika global seperti eskalasi konflik di Timur Tengah.

“Fiskal itu kan dalam satu tahun. Jadi kalau yang disebut dengan misalnya defisit, cara menghitung itu kan dalam satu tahun. Ini terpisah ya, jangan nanti juga. Tolong jangan dipotong-potong juga,” kata Prasetyo.

“Tapi di satu sisi memang, tanpa ada kejadian yang kemarin (eskalasi Timur Tengah) pun, kita itu kan terus berusaha untuk melakukan penyisiran terhadap kegiatan-kegiatan atau mata anggaran-mata anggaran sebagaimana tahun lalu,” ujarnya