Kadin Harap Impor 105.000 Mobil Pick-Up dari India Dibatalkan

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up senilai Rp24,66 triliun dari India yang akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kadin menilai kebijakan impor kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) tersebut berpotensi memukul industri otomotif nasional yang tengah berkembang.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” ujar Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perindustrian Kadin, Saleh Husin, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, impor CBU tidak memberikan efek berganda bagi perekonomian dalam negeri, terutama jika industri otomotif nasional sebenarnya mampu menyediakan kendaraan sesuai kebutuhan program tersebut. Ia menegaskan, langkah impor dalam skala besar justru berisiko menekan utilisasi pabrik dalam negeri.

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” jelas Saleh.

Ia menambahkan, selama ini pemerintah aktif melakukan promosi investasi ke berbagai negara guna menarik investor membangun industri di Indonesia, termasuk sektor otomotif. Oleh karena itu, industri yang telah terbangun harus dijaga melalui kebijakan yang selaras dan konsisten.

Saleh juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurutnya, kebijakan impor kendaraan yang berada di bawah kewenangan Kemendag perlu diselaraskan dengan agenda industrialisasi yang diemban Kemenperin.

“Sinkronisasi antara Kemendag dan Kemenperin menjadi ujian awal konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi,” paparnya.

Saleh mengingatkan bahwa dalam delapan agenda prioritasnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya nasional. Semangat tersebut, lanjutnya, mengharuskan pembangunan ekonomi bertumpu pada penguatan kapasitas produksi nasional, bukan memperbesar ketergantungan terhadap impor.

Sebagai solusi, Kadin mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan kendaraan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi, mendorong skema perakitan dalam negeri seperti completely knocked down (CKD) dan incompletely knocked down (IKD), serta membuka peluang kemitraan manufaktur lokal.

Impor tetap dimungkinkan untuk spesifikasi yang belum tersedia di dalam negeri. Namun, desain kebijakan harus memastikan industri nasional tetap bergerak.

Selain itu, pemerintah dinilai dapat memanfaatkan instrumen fiskal dan mekanisme pengadaan untuk mendorong partisipasi pabrikan domestik tanpa melanggar prinsip perdagangan terbuka. Dengan cara itu, kata Saleh, program Kopdes Merah Putih bukan hanya memperkuat logistik desa, tetapi sekaligus menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional.