Purbaya Jamin Stimulus Rp16,23 Triliun Tak Bikin APBN Jebol, Duit dari Mana?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Paket Ekonomi 2025 senilai Rp16,23 triliun tidak akan menambah beban defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah memanfaatkan realokasi belanja yang selama ini tidak terserap optimal.

"Sudah ada uangnya, jadi bukan berarti defisit melebar. Saya bisa hitung setiap tahun berapa penyerapan anggaran kita. Tahun lalu ada sisa, dan tahun ini juga sama. Jadi daripada sisa, lebih baik dialihkan untuk program yang langsung berdampak ke masyarakat," ujar Purbaya usai rapat kabinet terbatas di Jakarta, Senin (15/9).

Baca Juga:Diguyur Rp200 Triliun, Purbaya: Biar Dirut Bank yang Mikir

Menurut dia strategi tersebut merupakan langkah optimalisasi belanja negara agar memberi efek ekonomi tanpa mengubah postur defisit secara signifikan. "Ini bukan menambah utang melainkan mengoptimalkan anggaran agar tepat sasaran," tegas dia.

Purbaya menambahkan percepatan pertumbuhan ekonomi dari stimulus ini justru akan mendongkrak penerimaan negara. Dengan rasio pajak yang konstan, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) akan berimbas pada penerimaan yang lebih besar. "Dampaknya ke defisit cenderung netral hingga positif," katanya.Paket Ekonomi 2025 mencakup delapan program utama. Di antaranya, program magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan, serta perluasan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata senilai Rp120 miliar.

Baca Juga:Menghadap Prabowo di Istana, Menkeu Purbaya Mau Lapor Stimulus Ekonomi

Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp7 triliun, serta subsidi iuran jaminan sosial bagi 731 ribu pekerja informal termasuk pengemudi ojek daring dan kurir.

Stimulus juga meliputi manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp150 miliar, program padat karya tunai Rp5,3 triliun, percepatan deregulasi melalui PP 28/2025 dengan anggaran Rp175 miliar, serta program perkotaan berbasis peningkatan kualitas permukiman dan dukungan bagi gig economy senilai Rp2,7 triliun di DKI Jakarta sebagai proyek percontohan.

Pemerintah optimistis, strategi optimalisasi belanja ini akan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas fiskal. "Jika ekonomi tumbuh lebih baik, maka penerimaan pajak ikut naik, dan APBN tetap sehat," pungkas Purbaya.