Pengusaha Patungan Bangun 270 Dapur MBG, Habiskan Dana Rp540 Miliar

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun 270 unit dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah dengan total anggaran mencapai Rp540 miliar. Seluruh biaya tersebut berasal dari dana swasta para pengusaha yang tergabung dalam Kadin.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan pembangunan dapur MBG merupakan kontribusi nyata dunia usaha untuk mendukung program pemerintah dalam mempercepat penanggulangan gizi buruk sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

"Kalau 270 dapur itu selesai di September atau Oktober, rata-rata biaya pembangunannya Rp2 miliar per dapur, totalnya lebih dari Rp540 miliar. Semua murni berasal dari kocek para pengusaha," kata Anindya dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Rabu (20/8).

Baca Juga:Anindya Bakrie Bertemu Dubes RI untuk AS, Bahas Akses Pasar UMKM usai Penetapan Tarif

Ia menambahkan, Kadin menargetkan pembangunan hingga 1.000 dapur MBG di seluruh Indonesia. Menurutnya, kepercayaan para pelaku usaha terhadap pemerintah menjadi kunci semangat untuk melanjutkan program tersebut."Karena kita percaya kepada pemerintah, maka program ini akan jalan. Bahkan, seluruh dapur MBG tersebar hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jadi, Kadin ikut menggerakkan perekonomian daerah," ujarnya.

Program dapur MBG disebut tidak hanya memberi manfaat langsung bagi penerima manfaat seperti anak-anak dan keluarga kurang mampu, tetapi juga memberikan dampak ekonomi ke berbagai sektor.

Menurut Anindya, permintaan bahan pangan dari dapur MBG akan menyerap hasil produksi petani, peternak, hingga pelaku distribusi. Dengan demikian, ekosistem pangan nasional ikut terangkat melalui inisiatif ini.

"Kalau mau memberikan manfaat kepada 80 juta anak, maka butuh 80 juta butir telur, 80 juta gelas susu, serta protein lain dan sayur-sayuran. Semua sektor ikut bergerak," ujarnya.

Baca Juga:Retret Kadin, Menko AHY Minta Pengusaha Investasi di Sektor InfrastrukturKadin memandang, pengentasan gizi buruk merupakan tantangan nasional yang tidak bisa hanya ditangani pemerintah, melainkan perlu kolaborasi dengan dunia usaha. Kehadiran dapur MBG diharapkan memperkuat akses masyarakat terhadap makanan sehat dan bergizi.

Selain pembangunan fisik dapur, Kadin juga mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga distribusi. Langkah ini diyakini dapat memperluas manfaat program dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pemerintah menyambut positif inisiatif Kadin tersebut. Sinergi antara dunia usaha dan pemerintah diharapkan mampu mempercepat capaian pembangunan manusia Indonesia, khususnya dalam menekan angka gizi buruk dan stunting.

Anindya menegaskan, komitmen dunia usaha tidak akan berhenti pada pembangunan dapur semata, tetapi juga berlanjut pada penguatan ketahanan pangan berkelanjutan. "Ini bentuk nyata Kadin hadir bersama pemerintah untuk bangsa," katanya.