Sukseskan GPM, Kantorpos Solo Salurkan 9 Ton Beras Murah untuk Warga

Sukseskan GPM, Kantorpos Solo Salurkan 9 Ton Beras Murah untuk Warga

Ekonomi | sindonews | Senin, 21 Juli 2025 - 13:26
share

Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP telah resmi diluncurkan serentak di seluruh Indonesia, Jumat (18/7/2025). PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND menjadi salah satu pihak yang digandeng untuk menyukseskan program ini.

Salah satu titik pelaksanaan program ini berlokasi di Kantorpos KCU Gladak Solo, Jawa Tengah, dan menjadi bagian dari 200 lokasi awal peluncuran secara nasional. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras, sekaligus memperluas akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pos Indonesia Endy Abdurrahman meninjau langsung pelaksanaan GPM di Solo. Ia mengatakan, program ini bertujuan mendukung kemandirian pangan nasional. Baca juga:Prabowo Tegaskan Komitmennya Berantas Mafia Pangan: Rp100 Triliun Kerugian Negara Setiap Tahun "Program ini merupakan inisiasi pemerintah untuk memastikan tercapainya swasembada pangan, terutama dalam menjaga agar harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat," katanya. Sebagai mitra penjualan, Pos Indonesia memanfaatkan jaringan logistiknya yang luas, mencakup kabupaten, kecamatan, hingga desa, untuk mendistribusikan beras murah secara merata. Endy menegaskan bahwa beras ini dapat dibeli oleh masyarakat umum, dengan pengecualian bagi para pedagang. "Siapa saja warga Indonesia dapat membeli beras ini, kecuali pedagang. Tujuannya untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk dijual kembali," ujarnya. Pos Indonesia juga mendukung distribusi GPM secara digital melalui sistem Point of Sales (POS) yang terintegrasi. Teknologi ini digunakan untuk mendata pembeli, memastikan ketepatan sasaran, serta mempercepat pelayanan di lapangan. Adapun untuk harga, program ini menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan zona. Untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi) Rp12.500/kg. Zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan) Rp13.100/kg. Zona 3 (Maluku dan Papua) Rp13.500/kg Setiap konsumen dibatasi maksimal dua kemasan 5 kilogram (2 pax) per pembelian, guna menjaga pemerataan distribusi. EGM Kantorpos KCU Solo, Shinta menjelaskan persiapan pelaksanaan GPM dilakukan secara cepat dan terkoordinasi sejak menerima arahan dari pusat. Beras pertama dikirimkan dari Bulog malam sebelum peluncuran, dan pada hari pelaksanaan tercatat sebanyak 9 ton beras telah diterima untuk didistribusikan ke 9 Kantor Cabang (KC) di bawah KCU Solo. "Khusus di KCU Solo sendiri tersedia dua ton beras hari ini, dan sudah mulai terjadi transaksi sejak pagi," katanya. Ia menambahkan, strategi sosialisasi yang digunakan antara lain pemasangan spanduk, kampanye melalui media sosial, serta koordinasi dengan Pemkot Surakarta dan dinas pangan setempat. Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, pembeli diwajibkan menunjukkan KTP. Selain itu, transaksi dilakukan secara digital melalui aplikasi PGC dan metode pembayaran nontunai (cashless). Program GPM Beras SPHP ini ditargetkan berlangsung selama dua bulan, namun dapat diperpanjang hingga enam bulan tergantung evaluasi pelaksanaan. Jika berhasil, titik distribusi akan ditambah hingga mencapai 2.000 lokasi di seluruh Indonesia. Program ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan sejumlah BUMN termasuk Pos Indonesia, ID Food, dan PTPN. Baca juga:Kembali Tinjau Penyaluran BSU, Wapres Puji Pelayanan PosIND Cepat dan Nyaman Sebelumnya, Pos Indonesia juga turut andil dalam penyaluran pangan pokok selama Operasi Pasar Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025. Bahan pangan eelain berasyang dijual murah waktu itu lebih beragam. Dengan semangat “Melayani Negeri,” Pos Indonesia berkomitmen menjadi mitra aktif pemerintah dalam menjamin keterjangkauan dan ketersediaan pangan pokok di seluruh penjuru negeri. Program GPM ini tidak hanya menjadi langkah strategis dalam pengendalian inflasi pangan, tetapi juga mempertegas peran BUMN dalam mendukung ketahanan dan kesejahteraan nasional.

Topik Menarik