Pemerintah Gulirkan Stimulus Rp24,4 Triliun untuk Dongkrak Ekonomi: Fokus Diskon Transportasi dan Daya Beli Masyarakat

JAKARTA – Pemerintah secara resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun yang dirancang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal II-2025 dan awal semester kedua.

Kebijakan ini mencakup diskon transportasi, insentif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya risiko pelemahan ekonomi global.

Keputusan tersebut diambil setelah Rapat Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025) lalu. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan lima kelompok kebijakan utama dalam paket stimulus ini.

“Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas.

Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan bahwa tujuan utama dari stimulus Rp24,4 triliun ini adalah untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi, minimal mencapai 4,9 persen di Kuartal II. Menurutnya, tanpa stimulus ini, pertumbuhan ekonomi mungkin hanya mencapai 4,6 atau 4,7 persen. 

"Secara umum paket 24,4 triliun adalah untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal II-2025 dan juga memasuki kuartal III-2025 atau awal semester 2," ujar Fithra saat dihubungi MNC Portal, Jumat (13/6/2025).

Fithra menegaskan bahwa stimulus ini menyasar sektor-sektor yang menjadi "jantung roda ekonomi", dengan fokus utama pada peningkatan disposable income atau pendapatan pribadi masyarakat.

Peningkatan disposable income masyarakat diharapkan dapat segera menggerakkan belanja. Fithra menjelaskan bahwa secara empiris, stimulus yang fokus pada disposable income terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, tanpa lag waktu yang lama.

Disposable income ini diberikan melalui; penebalan Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp11,9 triliun, menyasar 18,3 juta penerima manfaat dan bantuan subsidi upah (BSU) Rp300 ribu selama Juni-Juli kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta, dengan total alokasi Rp10,72 triliun.

"Sehingga ini diharapkan dapat meningkatkan porsi belanja dari kelas pekerja tersebut terutama yang menengah ke bawah. Untuk 17,3 juta penerima manfaat dan besarnya Rp10,72 triliun," katanya.

Diskon Transportasi untuk Mendorong Mobilitas dan Ekonomi Domestik

Menjelang masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru periode Juni hingga Juli 2025, masyarakat dapat memanfaatkan beragam diskon pada moda transportasi yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp0,94 triliun. Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini diharapkan mendorong perjalanan dalam negeri dan meningkatkan aktivitas ekonomi domestik.

“Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah, mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi,” tutur Menkeu Sri Mulyani.

Secara rinci, diskon transportasi ini mencakup, Diskon tiket kereta api 30 persen bagi 2,8 juta penumpang, dengan alokasi anggaran Rp0,3 triliun. Kemudian insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 6 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran Rp0,43 triliun, yang diperkirakan akan menyasar 6 juta penumpang. Insentif ini mengacu pada skema yang pernah diterapkan saat libur Lebaran Maret-April lalu. 

“Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun,” kata Menkeu.

Selain itu, ada potongan harga 50 persen untuk angkutan laut bagi 0,5 juta penumpang dengan anggaran Rp0,21 triliun.

“Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp0,94 triliun,” ucap Menkeu.

Selain insentif moda transportasi, pemerintah juga memberlakukan diskon tarif jalan tol sebesar 20 persen selama periode Juni dan Juli 2025. Kebijakan ini akan dinikmati oleh 110 juta pengguna jalan tol dan diimplementasikan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” kata Menkeu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, rencana pemberian insentif diskon transportasi dan diskon jalan tol ini sangat sejalan dengan tren peningkatan mobilitas masyarakat tahun ini. Dia menjelaskan, data BPS menunjukkan jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 meningkat 23 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

“Artinya bahwa insentif untuk diskon tiket dan diskon transportasi dan juga diskon jalan tol ini akan sangat mendorong mobilitas masyarakat. Kedua, dari data BPS juga bahwa terlihat ada 3 titik mobilitas masyarakat itu meningkat atau mencapai puncaknya dalam satu tahun. Pertama pada saat Lebaran, kedua pada saat libur sekolah Juni, Juli dan ketiga pada saat akhir tahun,” tutur Amalia.

Fithra Faisal sangat optimistis terhadap efektivitas pemberian diskon moda transportasi dan tarif jalan tol. Ia merujuk pada pengalaman Kuartal I dan II tahun sebelumnya (2024), di mana pertumbuhan ekonomi dapat stabil di level 5 persen atau di atasnya karena pemanfaatan momentum liburan atau seasonal event.

"Harapannya, model tersebut bisa direplikasi setidak-tidaknya di akhir kuartal II, karena di kuartal I tampaknya masih suboptimal, tampaknya masih perlu ditingkatkan lagi," ujarnya.

Fithra menekankan bahwa diskon transportasi dapat berdampak pada permintaan, mengacu pada teori nudge dari Richard Thaler. 

"Jadi nudge itu artinya secara perilaku konsumen itu dipantik aja, sehingga bisa mengubah perilaku secara signifikan," katanya.

Perilaku yang ingin diubah adalah kecenderungan belanja. Fithra menyoroti bahwa kelas menengah ke atas di Kuartal I, meskipun memiliki dana, cenderung banyak melakukan perjalanan ke luar negeri, bahkan saat Lebaran.

"Sehingga efek pengganda ekonomi bisa lebih tinggi dan itu harapannya bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, di level setidak-tidaknya antara 4,9 sampai 5 lebih di kuartal II tahun ini, kemudian di kuartal III dan IV ada rencana-rencana pemerintah lainnya untuk kemudian bisa mempertahankan level pertumbuhan ekonomi di level 5 persen meskipun tekanan global tetap signifikan, tapi pemerintah masih cukup percaya diri untuk bisa membalikan keadaan, mempertahankan setidak-tidaknya di level 5 persen pertumbuhan ekonomi di tahun ini," kata Fithra.

Adapun Fithra menyimpulkan bahwa pemberian diskon moda transportasi dan tarif jalan tol ini efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.