Sri Mulyani: Indonesia Butuh Rp10.000 Triliun Bangun Infrastruktur hingga 2029, Uangnya dari Mana?

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia masih memerlukan pembiayaan hingga USD625 miliar atau setara Rp10.146 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Prabowo hingga 2029.

Sri Mulyani menyatakan, kebutuhan anggaran tersebut tentunya tidak bisa seluruhnya menggunakan APBN. Karena itu, diperlukan partisipasi swasta untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk periode 2025-2029.

“Konferensi ini kita harapkan bisa mendapatkan masukan soal rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kita memiliki kebutuhan mendesak dan harus memastikan akses yang adil terhadap layanan infrastruktur. Pembiayaan menjadi permasalahan penting. Investasi infrastruktur membutuhkan dana besar dari periode 2025-2029, yakni sebesar USD625 miliar,” ujarnya dalam acara International Conference On Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).

1. Sumber Anggaran Pembangunan Infrastruktur

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanya dapat menyediakan setidaknya 40 persen dari total kebutuhan pembangunan tersebut. Sisanya masih harus dipenuhi melalui kerja sama dengan sektor swasta.

"Anggaran pemerintah akan bisa membiayai 40 persen di antaranya. Karena itu, kita menghadapi gap pembiayaan ini. Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, serta tuntutan untuk menciptakan mekanisme pendanaan yang kreatif,” kata Sri Mulyani.

“Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, serta tuntutan untuk menciptakan mekanisme pendanaan kreatif,” tambahnya.

2. Andalkan Danantara

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan bahwa kehadiran Danantara bisa membantu mengatasi gap pembiayaan infrastruktur.

AHY menjelaskan, diperlukan pembiayaan kreatif di luar APBN untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembentukan Danantara oleh Presiden Prabowo diharapkan dapat membantu mengurangi gap pembiayaan infrastruktur.

“Danantara memiliki peran yang sangat strategis, seperti yang divisikan Presiden Prabowo. Danantara telah mengkonsolidasikan lebih dari 800 BUMN, jadi berfungsi sebagai pemegang saham BUMN, tapi juga bisa berinvestasi,” ujarnya usai menghadiri acara International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Rabu (11/6).

AHY mengatakan, pihaknya akan menginventarisasi proyek-proyek infrastruktur prioritas untuk ditawarkan ke Danantara sebagai peluang investasi.

“Nanti diharapkan lewat forum ini kami akan menyusun, apa yang harus kita dahulukan, mana yang bisa kita tunda, dan berapa besar yang kita butuhkan untuk pendanaan (infrastruktur) tersebut,” pungkasnya.