Pemerintah Targetkan Masalah Sampah Tuntas 100 pada 2029
Pemerintah menargetkan penyelesaian masalah sampah secara menyeluruh tuntas pada 2029 mendatang. Target ambisius ini tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup, Ade Palguna Ruteka, menyatakan pencapaian target ini memerlukan dukungan dari seluruh sektor.
"Tentunya, target ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dari seluruh sektor," ujar dia dalam acara peluncuran hasil studi Recycling Rate Index (RRI) baru-baru ini.
Sampah plastik menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri LHK No. 75 Tahun 2019, pemerintah menargetkan pengurangan timbulan sampah dari produsen sebesar 30 pada tahun 2029.
Upaya ini didorong melalui daur ulang, penarikan kembali kemasan, dan pemanfaatan ulang. Namun, industri daur ulang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur pengumpulan yang belum merata, ketidakseimbangan geografis, fluktuasi harga plastik global, ketergantungan pada impor plastik, serta kesulitan dalam mendaur ulang jenis plastik tertentu. Keterbatasan data juga menjadi kendala dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
Studi RRI yang disusun oleh SWI dan IPR dilakukan selama periode Juli hingga Desember 2024 dilakukan dengan pendekatan hulu-hilir. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara dengan sekitar 700 pelaku rantai nilai plastik serta data sekunder dari pemerintah, BPS, dan literatur.
Salah satu temuan studi menunjukkan bahwa kinerja daur ulang plastik di Indonesia tergolong baik, dengan tingkat daur ulang plastik total dari sampah pasca konsumsi (PCR) mencapai 71 untuk botol PET dan 60 untuk HDPE rigid. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan berkat kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Direktur SWI dan peneliti utama, Dini Trisyanti, menilai inisiatif studi RRI sebagai langkah penting. "Data yang akurat sangat krusial untuk memahami kondisi nyata di lapangan dan menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih tepat," ujarnya.
Studi ini juga menunjukkan bahwa kontribusi daur ulang plastik dalam produksi resin plastik mencapai 19, dengan total nilai ekonomi dari pengumpulan hingga daur ulang plastik mencapai Rp 19 triliun per tahun.
Inisiatif pengelolaan sampah telah berkembang di berbagai sektor, namun diperlukan kolaborasi lintas lembaga dan sektor untuk mengintegrasikan upaya tersebut. Keterbukaan data dan insentif kebijakan, baik fiskal maupun regulasi, menjadi faktor penentu kemajuan industri daur ulang.
Komitmen Bersama
Perwakilan industri kemasan berbahan plastik, termasuk Unilever Indonesia, Nestle Indonesia, dan AQUA menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam menangani sampah plastik. Head of Division Environment & Sustainability Unilever Indonesia Foundation, Maya Tamimi, menyatakan perusahaan terus berkomitmen untuk mengelola sampah plastik. "Kami percaya kolaborasi adalah kunci menuju masa depan yang bebas sampah," kata dia.Sustainability Delivery Lead Nestle Indonesia, Maruli Sitompul menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah diambil perusahaan, seperti penggunaan kemasan daur ulang dan dukungan terhadap infrastruktur pengelolaan sampah. Sementara, Public Affairs and Sustainability Director AQUA, Astri Wahyuni, menyoroti pentingnya dukungan kebijakan pemerintah untuk memperkuat solusi sistemik dalam pengelolaan sampah. Dengan berbagai upaya dan kolaborasi yang dilakukan, diharapkan target penyelesaian masalah sampah 100 pada tahun 2029 dapat tercapai, demi lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
