Imbas Perang Dagang, Impor Gas Jadi Opsi untuk Ketahanan Energi

JAKARTA – Impor gas menjadi opsi untuk penguatan ketahanan energi di tengah perang dagang AS-China. Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan opsi impor gas bumi untuk memperkuat ketahanan energi nasional menjadi peluang yang perlu dipertimbangkan. Terlebih terdapat potensi penurunan harga gas sebagai dampak perang dagang.

”Saya kira menarik ini apakah ada peluang impor kalau memang ada short (kekurangan) di dalam negeri dan seterusnya,” ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, PT PLN, dan PT PGN, ditulis Selasa (29/4/2025).

1. Pasokan Gas AS

Dengan ditolaknya ekspor gas dari AS ke China, Sugeng mengatakan, menciptakan ketersediaan energi berlebih yang membuat harga gas dan minyak mentah mengalami penurunan.

”Terbukti crude (minyak mentah) anjlok gas juga anjlok. Agak luar biasa ini. Sementara kita bisa impor, mungkin. Tapi sekali lagi pemanfaatan gas dalam negeri kan jadi perhatian sebagaimana komitmen pemerintahan Prabowo – Gibran,” ujarnya.

Hal yang menjadi perhatian utama saat ini terkait kebutuhan gas bumi adalah ketimpangan antara pasokan dan permintaan. Terjadi penurunan pasokan gas pipa dari sumber gas eksisting akibat natural declining.

2. Kebutuhan Gas di Dalam Negeri

Sementara, Sugeng menegaskan, kebutuhan gas baik sebagai bahan bakar bagi industri, pembangkit listrik, maupun bagian dari bahan baku pupuk harus terus dijaga. ”Bukan hanya karena berkaitan ketahanan energi tetapi juga ketahanan pangan,” tegasnya.

Opsi impor gas bumi ini merupakan bagian dari solusi antara (bersifat sementara) sambil menunggu ketersediaan di dalam negeri terutama melalui pembangunan infrastruktur untuk menciptakan integrasi pipa gas wilayah Barat dan Timur serta produksi di sumber gas baru yang notabene berada di wilayah Timur Indonesia.

”Maka yang terpenting untuk sementara ini bagaimana supaya pasokannya menjadi lancar,” ucap anggota Komisi XII dari Fraksi PKB, Iyeth Bustami.

Alfons Manibui dari Fraksi Golkar menambahkan filosopi dari pembangunan infrastruktur gas adalah memajukan seluruh Indonesia. Maka harus segera terintegrasi. ”Memajukan seluruh Indonesia, bukan sebagian Indonesia. Ibaratnya sekarang timbangannya lebih berat di Barat. Harus membuat timbangannya menjadi setara, itu baru kita dapatkan majunya. Ini aspek filosofis yang menurut saya penting,” ujarnya.

RDP ini sendiri akhirnya menyepakati beberapa poin penting di antaranya bahwa Komisi XII mendukung Dirjen Migas dan SKK Migas untuk mempercepat on-stream proyek lapangan gas baru serta mengatur keseimbangan antara pasokan gas untuk pasar domestik dan pasar internasional. Termasuk kebijakan realokasi maupun swap gas.

Selain itu, Komisi XII DPR RI meminta Kementerian ESDM, Dirut PLN dan Dirut PGN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas baik pipa maupun regasifikasi guna menjamin keandalan pasokan gas bumi untuk menjamin kebutuhan industri pupuk dan industri lainnya serta pembangkit listrik.