Ekonom Ingatkan Prabowo, RI Bisa Krisis jika Jalankan Kebijakan Jokowi

Ekonom Ingatkan Prabowo, RI Bisa Krisis jika Jalankan Kebijakan Jokowi

Ekonomi | inews | Senin, 16 September 2024 - 22:38
share

JAKARTA, iNews.id - Ekonom Indef Didik J Rachbini mengingatkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto agar tidak menjalankan kebijakan yang sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, hal itu akan membawa Indonesia jatuh ke dalam krisis yang dalam.

Menurut Didik saat ini porsi utang Indonesia sudah mau mencapai Rp10.000 triliun. Bahkan, bunga utangnya sangat besar untuk dibayarkan setiap tahunnya dan akan menjadi warisan utang untuk Prabowo.

"Selama ini tidak ada seorangpun di lembaga, DPR, Parlemen yang menjaga dengan check and balance pengambilan keputusan-keputusan itu. Sehingga saat ini hutang kita bisa mencapai hampir Rp10.000 triliun. Dan dampaknya untuk bayar bunga saja sudah sedemikian besar setiap tahun," kata dia.

Hal itu disampaikan dalam Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita 'Warisan Hutang Jokowi dan Prospek Pemerintah Prabowo' yang digelar pada hari ini, Senin (16/9/2024). Pria yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina ini pun mengingatkan Prabowo agar tidak menjalankan kebijakan ala Jokowi.

Indonesia bakal jatuh ke dalam krisis. klik halaman selanjutnya untuk membaca>>>

"Pemerintahan baru Prabowo, pasti akan mewarisi hutang itu. Kalau nanti berhutang lagi, dengan menjalankan kebijakan yang sama dengan Jokowi, maka seperti yang dikatakan alm.Faisal Basri, Insyaallah kita akan krisis. Akan lebih dalam krisisnya," ucap Didik.

Ia menghitung Indonesia dengan posisi utang Rp8.500 triliun, maka pemerintah selanjutnya harus membayar Rp500 triliun per tahun untuk bunganya saja dan bukan pokok hutang.

Akibatnya, hal itu akan memengaruhi anggaran untuk masyarakat di bidang pendidikan hingga pembangunan di daerah.

"Tetapi utang negara, satu kali keputusan mengambil utang sedemikian besar, maka karena harus membayar cicilan utang dan pokok yang pasti semakin besar. Dampaknya anggaran pendidikan berkurang, anggaran untuk daerah berkurang. Oleh karenanya seluruh keputusan yang dilakukan oleh pejabat negara soal utang ini akan berpengaruh ke kanan ke kiri," tutur Didik.

Topik Menarik