Anggaran Kementerian PUPR 2025 Hanya Rp75,63 Triliun, Ini Fokus Infrastruktur yang Dibangun

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah menyampaikan rencana penggunaan anggaran tahun 2025 dengan alokasi sebesar Rp75,83 triliun. Setidaknya terdapat sejumlah fokus infrastruktur yang akan dibangun pada tahun depan.

Zainal merinci, anggaran tersebut akan digunakan untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan sepanjang 128,1 kilometer (km) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sedangkan, pembangunan jalan tol menggunakan APBN akan jauh lebih kecil jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun depan, pembangunan jalan tol yang dilakukan menggunakan uang negara totalnya hanya 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran pemerintah akan lebih banyak menjadi dukungan konstruksi yang bakal dikerjaamakan dengan badan usaha.

"Kami melanjutkan untuk pembangunan jalan nasional dari Aceh sampai Papua, totalnya 128,1 km, kemudian melanjutkan konektivitas jalan bebas hambatan, ini 4,83 km, jauh lebih kecil karena umumnya berupa dukungan konstruksi," ujar Zainal dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, Ditjen Bina Marga yang membidangi urusan konektivitas jalan dan jembatan juga bakal menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi dan pembangunan jembatan.

Untuk sektor Sumber Daya Air, alokasi anggaran akan difokuskan untuk melanjutkan pembangunan bendungan yang belum rampung di era Pemerintahan Jokowi, pembangunan irigasi baru maupun yang sedang dalam konstruksi dengan total 17.000 hektare.

"Kami juga akan melakukan cetak sawah untuk melengkapi bendungan dan irigasi yang dibangun, agar segera bisa dimanfaatkan," tuturnya.

Sektor Cipta Karya akan dialokasikan anggaran untuk beberapa program, seperti pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 773 Liter/detik, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk layanan 3.200 KK, pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 Ha, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 m2, pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya.

"Melalui Ditjen Cipta Karya tidak hanya menyediakan air minum di kota, tapi terus melanjutkan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat," ucapnya.

Sektor perumahan akan dikerjakan beberapa program seperti pembangunan hunian vertikal atau rusun regular untuk mencapai target pembangunan rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana program Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Maka keseluruhan rencana kegiatan yang dibangun dengan alokasi Rp75,6 triliun tersebut, akan kita lanjutkan, bukan hanya di kota tapi di pedesaan dengan pendekatan yang sudah pernah kita lakukan," katanya.