Banggar DPR Dorong Pemerintah Perbaiki Data Penerima Sebelum Ubah Skema Subsidi Pupuk

JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menyarankan pemerintah fokus memperbaiki data penerima subsidi pupuk, sebelum mengubah skema subsidi pupuk menjadi bantuan langsung pupuk (BLP). Hal ini merespons rencana pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas yang akan menggodok skema pupuk bersubsidi menjadi bantuan BLP mulai 2026 mendatang.

“Yes 100 persen benar (fokus pada perbaikan data penerima pupuk subsidi),” ujar Said saat dihubungi iNews.id, Selasa (13/8/2024). 

Adapun, skema BLP akan mengubah subsidi dalam bentuk barang menjadi transfer rekening perbankan atau direct cash transfer.

Terdapat sejumlah agenda penting yang disampaikan Banggar DPR terhadap perbaikan kebijakan subsidi pupuk untuk petani. Hal ini penting agar upaya Bappenas untuk merubah skema subsidi pupuk lebih tepat dan punya manfaat besar.

“Penyaluran subsidi pupuk selama ini disalurkan melalui kelompok tani, padahal 49 persen petani tidak tergabung dalam kelompok tani, dan 74 persen tidak disuluh oleh petugas penyuluh pertanian,” katanya.

Said menjelaskan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2020 bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) belum memiliki basis data lahan untuk mendukung kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi, serta pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan.

Terdapat pula temuan perhitungan harga pokok penjualan (HPP) belum sesuai dengan ketentuan yang dapat mempengaruhi kewajaran tagihan subsidi.

Selain itu, rata rata usulan rencana definitif kelompok tani (URDKT) terhadap penerima subsidi pupuk jauh lebih besar kuotanya ketimbang kuota pupuk yang diberikan Kementan. Hal ini terjadi lantaran berbagai hal, seperti duplikasi identitas, penyuluh tidak sepenuhnya memahami petunjuk teknis kementan, perbedaan pandangan terhadap penentuan lahan untuk petani penerima subsidi pupuk.

“DPR mendorong sejumlah agenda reformasi untuk program subsidi pupuk dilaksanakan dengan baik oleh Kementan. Sebab, dengan subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran, output atau luas lahan penerima subsidi pupuk akan semakin banyak,” tuturnya.

“Kita butuh peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, gula, dan produk pangan lokal lainnya. Sebab berbagai komoditas tersebut selama ini ditopang dari suplai impor,” katanya.

Dengan situasi global yang terus memanas belakangan ini, agenda kemandirian pangan menjadi sangat penting. Semua negara fokus memenuhi kebutuhan pangan mereka masing-masing. Dengan dukungan program ketahanan pangan, termasuk subsidi pupuk diharapkan bisa memperbaiki kebutuhan pangan nasional.

Khusus untuk ketergantungan terhadap impor gandum, DPR mendorong pemerintah meningkatkan produksi sorgum dan porang sebagai khasanah lokal, yang kandungan gizinya lebih sehat. 

“Kita harapkan pada tahun depan luas lahan sorgum Indonesia bisa lebih dari 30.000 hektar di tahun depan di 17 provinsi, dari proyek tahun ini yang mencapai 4.355 hektare di enam provinsi. Program ini kita harapkan bisa mengurangi impor gandum yang terus meningkat,” ucap Said.