Kendalikan Inflasi, Perum Bulog Kembali Salurkan Bantuan Pangan Beras
JAKARTA, iNews.id - Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan pemerintah menyalurkan Bantuan Pangan Beras untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Bantuan Beras (PBB) pada Kamis, 1 Agustus 2024. Penyaluran tersebut dipimpin Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi di Desa Argomulyo, Bantul.
”Dengan Bantuan Pangan yang diterima oleh kelompok masyarakat rentan, mereka sudah tidak perlu sibuk lagi cari beras. Karena sudah disediakan 10 kg per 2 bulan oleh pemerintah, mulai bulan Agustus ini. Walaupun mungkin untuk beberapa keluarga jumlah bantuan beras itu belum mencukupi kebutuhannya secara menyeluruh, tapi setidaknya sebagian dari kebutuhan, sudah dipenuhi oleh pemerintah," ucap Bayu.
Bayu menambahkan, sesuai visi transformasi dari Perum Bulog, perusahaan berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Karenanya, Bantuan Pangan tidak hanya penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga akan berkontribusi pada pengendalian inflasi di tengah musim paceklik saat ini,” ujarnya.
Bantuan Pangan sudah dimulai di provinsi-provinsi yg daerahnya telah melewati proses verifikasi dan validasi data penerima. Saat ini terdapat 9 provinsi di mana data penerima telah terverifikasi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Jogja, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah dan Riau.
Provinsi-provinsi lainnya akan segera menyusul mendapatkan Bantuan Pangan dalam satu dua hari ke depan.
Pakar Pangan Indonesia, Tito Pranolo menuturkan, terdapat dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras oleh Perum BULOG yang terlihat jelas. Manfaat pertama, stabilisasi harga beras, tidak terjadi volatilitas tinggi pada harga beras seiring dengan adanya bantuan pangan.
"Kedua, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bisa mendapatkan akses pangan untuk mencukupi kebutuhan hariannya,” katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan telah terjadi inflasi tahunan sebesar 2,84 persen pada Mei 2024 dan penyumbang utama inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau.
“Ketika bantuan pangan tiba tepat waktu, masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar mereka tanpa harus menghadapi ketidakpastian atau penundaan yang bisa mengganggu pola konsumsi. Dengan bantuan pangan yang konsisten, masyarakat dapat merencanakan konsumsi mereka dengan lebih baik," ujar Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (PERHEPI), Bustanul Arifin.
Mengacu data Mandiri Spending Index (MSI), pada kalangan ekonomi kelas menengah pun, pengeluaran buat bahan makanan naik drastis dari 13,9 persen menjadi 27,4 persen dari total pengeluaran. Hal ini tentunya menurunkan daya beli masyarakat pada hal lainnya, mempengaruhi inflasi serta pada akhirnya, dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
BPS mencatat beras sebagai komponen pangan yang paling mempengaruhi Garis Kemiskinan. Pada bulan Maret 2023, tercatat jumlah penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang atau sekitar 9,36 persen. Karena itu, kenaikan harga beras sangat mempengaruhi kelompok masyarakat rentan, juga secara tidak langsung dapat menyebabkan meningkatnya inflasi.
