Masalah Beras Dan Rontoknya Mentan

Oleh: Prof. Tjipta Lesmana Pengamat Ketahanan Nasional

Sejak 5 tahun yang silam selalu ada saja pihak-pihak yang memainkan komoditas pangan, khususnya beras di negara kita. Menciptakan situasi kegelisahan mengenai stok beras dalam negeri. Intinya, mendesak pemerintah segera menambah stok beras dalam negeri yang dikatakan kritis, antara lain dengan impor beras karena stok di dalam negeri yang dikatakan kritis. Bulog kadang dituding tidak mampu menambah stok beras karena berbagai alasan seperti cuaca yang buruk dan panen yang gagal dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa lagi kalau tidak minta (bahkan mendesak) pemerintah untuk segera impor beras.

Impor beras memang dapat memperoleh cuan sangat menggiurkan bagi pihak-pihak tertentu yang bermain. Harga beras di Vietnam dan Thailand sangat murah, dibandingkan harga beras di Indonesia karena produksinya yang melimpah-limpah. Di sepanjang tepi Sungai Meikong, termasuk Vietnam Utara, kami pernah melihat tanaman padi luar biasa marak sehingga dapat menghasilkan jutaan ton beras. Beras yang melimpah-limpah itu harus diekspor; Indonesia salah satu negara incaran Vietnam, Thailand, dan Kampuchea.

Padahal Indonesia termasuk produsen padi yang terbilang cukup besar, karena lahan padi yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke. Maka, tatkala pemerintah mengumumkan hendak impor beras, daerah-daerah tertentu, khususnya Makassar, Jawa Tengah dan Papua langsung berteriak menentang dengan alasan produksi mereka cukup besar.

Tapi fenomena saat ini terbalik. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo sekitar 10 hari itu mengatakan produksi pangan kita, secara nasional bagus. Data dari BPS, Kementerian Pertanian, Satelit sandi dan Bulog, semua, menunjukkan data positif. Kalau kami tidak dipercaya juga, saya tidak tahu apa maksud mereka! ucap Mentan sambal tarik nafas dalam seolah kesal. Seolah ada pihak-pihak tertentu yang hendak mendeskreditkannya.

Namun, 2-3 hari yang lalu, giliran Presiden Jokowi yang memperingatkan pihak-pihak terkait untuk waspada. Presiden menyatakan ngeri membaca berita-berita luar negeri tentang ancaman kekurangan pangan di seantero dunia, seraya memperingatkan Kementerian Pertanian untuk berhati-hati.

Beberapa waktu yang lalu, Jokowi mengingatkan Indonesia harus swasembada beras dalam tempo 3 tahun mendatang. Jika ada impor beras lagi, saya ganti Menteri Pertanian! keras ancaman Presiden melihat gejala-gejala mau impor beras lagi.

Pada masa Mentan sebelumnya, impor beras sebanyak 2 juta ton juga berita yang menghebohkan dan membuat Presiden mangkel. Seolah tidak ada angin, dan juga tidak ada peringatan sebelumnya, Menteri Perdagangan mengatakan Indonesia akan impor 2 juga ton beras 1 juta dari Vietnam, 1 juta lagi dari Thailand. Padahal Menteri Pertanian sebetulnya tidak setuju, Kepala Bulog ketika itu juga mengatakan stok di Bulog secara nasional masih memadai. Alhasil, pada akhirnya 2 juta beras asal impor itu sampai 2 tahun kemudian masih tidak dikonsumsi, sampai-sampai Kepala Bulog pusing mencari gudang-gudang untuk menampungnya.

Tentang masalah beras saat ini, beberapa pihak berbenturan pendapat. Asosiasi Penjual Beras di Indonesia berpendapat stok beras mulai menipis, sehingga meminta pemerintah untuk waspada; apalagi cuaca nasional yang ultra panas sehingga dapat mengancam panen nasional. Bulog punya pendapat yang berbeda; stok beras masih memadai, tidak usah dikhawatirkan.

Debat tentang stok beras nasional tiba-tiba mencuatkan berita yang mengejutkan semua pihak: kantor dan rumah dinas Menteri Pertanian digeladah KPK. Selain uang, yang tidak kalah mengejutkan, para petugas KPK juga menemukan 12 pucuk senjata tajam dari rumah dinas Mentan.

Sekadar Anda ketahui, Menteri Pertanian, dan Menteri Kominfo yang diduga terlibat korupsi BTS senilai puluhan miliaran rupiah (dan sedang dalam proses peradilan), keduanya sama-sama dari Partai NasDem. Jika mengacu pada ancaman Presiden Jokowi untuk tidak segan-segan memecat Menteri Pertanian yang terlibat kasus pangan, maka NasDem harus bersiap diri kehilangan satu lagi menterinya dari kabinet Jokowi.

Urusan beras dan pangan mau tidak mau akan menyerempet ke masalah politik. Jika Syahrul Yasin Limpo benar dicopot dari kabinet, bagaimana nasib Koalisi Pembaruan pimpinan Anies Baswedan yang digagas oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem?!