Loading...
Loading…
Sudah Diatur Menhub, Kini Keselamatan Pesepeda di Tangan Pemda

Sudah Diatur Menhub, Kini Keselamatan Pesepeda di Tangan Pemda

Ekonomi | okezone | Senin, 21 September 2020 - 18:11

JAKARTA - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 59 Tahun 2020 mengenai Keselamatan Pesepeda di Jalan harus terus didorong dan diwujudkan melalui peraturan daerah masing-masing.

Dia menilai, aturan ini tidak akan terwujud jika pemerintah daerah setempat belum memiliki perhatian terhadap pengguna sepeda.

Makanya harus didorong terus, sebab PM ini semacam panduan saja. Tentu DKI Jakarta bisa menjadi contoh di mana pemerintah DKI konsen memberikan ruang terhadap para pesepeda. Misalnya, sudah lajur khusus untuk pesepeda, minimal ada ruang dululah mengacu pada PM ini, ungkap dia, di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Mengenai persyaratan kewajiban pengguna sepeda menggunakan helem dan spakbor, menurut Djoko hal tersebut tidak menjadi hal yang wajib. Alasannya, masih banyak para pengguna sepeda peruntukannya untuk berjualan.

Nah kalau misalnya penjual kopi kelililing menggunakan sepeda itu banyak, juga pedagang lain yang menggunakan sepeda sehingga ini (spakbor dan helem) tidak diwajibkan, ucap dia.

Djoko menambahkan, aturan mengenai tidak wajibnya pesepeda menggunakan spakbor dan helem juga banyak berlaku di negara-negara maju. Di sisi lain, standar nasional melalui SNI yang diwajibkan pada PM 59 2020 mengacu pada ketentuan yang sebelumnya diterapkan di Kementerian Perindustrian.

Saya juga ikut sosialisasi aturan ini dimana secara umum aturan ini sudah bisa diterima kalangan komunitas pesepeda. Untuk SNI saya ini sudah lebih dulu diterapkan di kemenperin yang mewajibkan adanya standar, sebab banyak juga jenis sepeda misalnya sepeda kayu, bambu maupun rotan yang kesemuanya butuh standar, pungkasnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan PM 59 2020 hadir dalam rangka mewujudkan jaminan keselamatan para pesepeda saat di jalan. Penggunaan helem maupun spakbor yang diatur di dalam PM tersebut tidak diwajibkan dan bersifat opsional.

Untuk spakbor bahkan dikecualikan bagi sepeda balap, sepeda gunung, dan sepeda lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tegas Dirjen Budi.

Original Source

Topik Menarik