Komitmen IKIP Sukseskan Program Kerja Kepala Daerah
AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Arya Sandhiyudha menilai keterbukaan informasi publik dapat berdampak baik bagi suatu daerah dalam mengentaskan persoalan daerah.Sebagai contoh, upaya menurunkan angka stunting.
Menurutnya, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menjadi salah satu indeks yang mengedepankan kerja kolektif dari lembaga negara internal Komisi Informasi. Maka dari itu, IKIP berbeda dengan lembaga lainnya yang cenderung mengedepankan program.
Sementara IKIP menggunakan pola gerakan yang melibatkan komisioner sebagai penggerak pokjada.
"Pokjada dari daerah turun langsung, itu yang membedakan dan melibatkan informan ahli masyarakat sipil," kata Arya saat ditemui di Pullman Hotel Jakarta Central Park, Kamis (15/6/2023).
Menurutnya, keterbukaan informasi di wilayah pemerintahan diukur melalui monitoring dan evaluasi. Sehingga jika ada disinformasi, penyebabnya adalah tidak masifnya kepala daerah menggunakan badan publik sebagai referensi utama informasi.
Tujuan penyusunan Indeks KIP ini, lanjut dia, untuk menyediakan data dan gambaran keterbukaan informasi publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai keterbukaan informasi publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan, serta mengasistensi badan publik dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pusat dan daerah.
"Jadi, tergantung dari komitmen kepala daerahnya. Kalau yakin berdampak positif bagi kepercayaan terhadap dirinya, dan berdampak baik bagi suksesnya program kerja kepala daerah maka harus dilakukan," tuturnya.