Jokowi Setuju Luhut Pekerjakan Tenaga Asing Sebagai Pengawas Proyek IKN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing untuk pengawasan mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tenaga kerja asing: Luhut mengungkapkan, hal tersebut telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, keputusan itu diambilnya karena ingin menjaga kualitas pembangunan IKN sampai 17 Agustus 2024 nanti.

Kami berharap 17, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kami bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kami terpaksa dengan segala hormat, kami pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus, ungkap Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI yang disiarkan secara virtual, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Persoalan tanah: Luhut mengakui, saat ini sedang berfokus menyelesaikan persoalan tanah di kawasan IKN. Selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN, dirinya memastikan bakal mengidentifikasi masalah tanah di sana.

Jadi skema insentif dan model bisnis, rencana pembangunan kawasan status tanah. Jadi bapak/ibu sekalian, yang paling penting pertama itu ini (percepatan perolehan tanah) yang kita selesaikan sekarang. Saya kejar 27 Juli, saya targetnya selesai dengan harganya berapa, kemudian siapa yang mau beli, siapa yang mau masuk itu semua akan kita lakukan, katanya.

Hitung harga tanah: Luhut menyebutkan, kepastian tanah atau lahan, termasuk harganya menjadi penting agar bisa ditawarkan kepada para investor IKN.

Ini tadi saya laporkan beberapa proyek yang telah dikembangkan dan menarik investor di sana (IKN) dan ini semua kuncinya di tanah dan harga tanah. Oleh karena itu, evaluasi tanah ini segera kita minta appraisal , ucapnya.

Langkah ini, kata dia perlu dilakukan untuk menghitung dan setiap enam bulan harga tanah itu akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang,

Sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu, kata mantan Kepala Staf Kepresidenan RI ini.