Sri Mulyani Sebut Ada 99 PLTU Siap Ikut Perdagangan Karbon di Tahun Ini
JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut, transformasi ke ekonomi hijau sebagai suatu perubahan, pastinya akan menimbulkan shock . Maka dari itu, strategi pemerintah adalah bagaimana memperkenalkan dan menjalankan perubahan itu dengan konsekuensi, terutama dari sisi sosial, ekonomi, dan finansial yang seminimal mungkin.
Oleh karena itu, cara untuk menerapkan secara bertahap adalah pilihan. Untuk ini, emission trading system (ETS) diterapkan secara bertahap dengan tahap pertama berfokus pada sektor energi, ujar Sri Mulyani dalam Green Economy Forum 2023 secara virtual di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Sri Mulyani menambahkan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2022 sudah dikeluarkan untuk menetapkan hal itu. Pada tahun 2023, ada 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang berpotensi untuk mengikuti ETS, dimana total kapasitas dari PLTU tersebut adalah 33.565 MegaWatt (MW).
Ini artinya 86 persen lebih dari total PLTU batu bara Indonesia yang akan mengikuti ETS, tuturnya.
Menurutnya, hal ini merupakan sebuah kemajuan, karena berarti PLTU memahami bahwa mereka menghasilkan energi yang dibutuhkan ekonomi dan masyarakat, namun mereka juga menghasilkan CO2 yang memperburuk kondisi perubahan iklim dunia. Oleh karena itu, secara bertahap, untuk mampu memasukkan faktor CO2 ini adalah dengan mandatory carbon trading melalui ETS yang sudah ditetapkan pemerintah.
Perdagangan karbon tersebut dilaksanakan secara langsung antar PLTU, dimana mereka sudah ditetapkan seberapa besar mandatory CO2 yang diperbolehkan, ucapnya/
Sejumlah PLTU ini melakukan transaksi dengan membuat atau berpartisipasi dalam aplikasi penghitungan dan pelaporan emisi ketenagalistrikan, belum melalui bursa karbon yang akan diluncurkan di pasar modal Indonesia.
Ini adalah trading yang sifatnya tertutup antar para pelaku PLTU, katanya.
