Untungkan Daerah OSO Dukung Dibukanya Keran Ekspor Pasir Laut

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, mendukung keputusan pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut ke luar negeri. Menurut dia, hal tersebut tak akan merusak lingkungan, tapi menambah kesejahteran masyarakat daerah.

Yang diekspor adalah sedimen pasir yang menyebabkan pendangkalan laut di sejumlah wilayah. Jadi, ekspor pasir laut itu diinginkan oleh semua daerah. Mereka menginginkan pasir di sungai dan laut yang dangkal (dikeruk), kata OSO, sapaan Oesman Sapta, usai menghadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/6).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, dirinya banyak menerima keluhan dari daerah terkait pendangkalan laut, yang menyebabkan pelayaran terhambat. Pendangkalan laut tersebut menyebabkan kapal kapal besar tidak bisa melintas.

Di sejumlah daerah di Kalimantan Barat (Kalbar), sudah ratusan tahun, kapal yang dapat melintasi hanya 3000 ton (berat) kapalnya, sementara jumlah penduduknya sudah 5-6 juta. Bagaimana melayaninya, kata dia.

Bila tidak dikeruk, sambung dia, pendangkalan laut akan terus terjadi, serta semakin memperparah dan membahayakan pelayaran. Karenanya, ia mendukung, kebijakan pengerukan pasir laut, agar hasilnya bisa dijual dan memiliki nilai ekonomi.

Jual saja (pasir laut), hasilnya untuk membangun pelabuhan, membangun berbagai infrastruktur lain, untuk peningkatan perekonomian masyarakat, tegas Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2017-2019 ini.

OSO juga membantah, isu yang menuding pembukaan keran ekspor pasir laut akan memperparah kerusakan lingkungan. Kata dia, pemerintah pasti melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut, dan tidak ada lingkungan yang rusak akibat pengerukan pasir laut.

Saya mau tanya lingkungan yang mana yang rusak. Dia nggak ngerti lingkungan. Masa pasir itu menumpuk di daerah Singapura kita makin kejepit. Daratannya makin lama pindah ke tempat kita, pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, keputusan pemerintah membuka kembali ekspor pasir laut, untuk mengatasi penumpukan sedimen laut. Menurutnya, saat ini terjadi pendangkalan laut di sejumlah titik akibat penumpukan sedimen tersebut.

Sedimen itu bikin pendangkalan alur pelayaran, membahayakan alur pelayaran, kata Arifin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (31/5).

Selain membahayakan pelayaran, lanjut dia, penumpukan sedimen tersebut membuat kapal kapal besar tidak bisa melintas karena terjadi pendangkalan. Akibatnya, biaya ekonomi yang dikeluarkan menjadi lebih mahal.

Salah satu itu, dan menjaga alur laut. Kalau kapal gede yang nilai ekonomisnya tinggi dan keterbatasan dengan pendangkalan kedalaman itu jadi gabisa pakai yang besar kan jadinya ekonomi nya lebih mahal kan, katanya.

Ia menambahkan, dibukanya ekspor pasir laut juga akan memberikan nilai ekonomi dari pengerukan. Sebab, hasilnya bisa dijual ke luar negeri.

Sekarang begini, kalau mengendap jadi apa? Sedimen saja, dan membahayakan alur pelayaran. Kan dikeruk ada ongkosnya, ada nilainya dong. Maka ada yang mau nggak? Supply demand pasti ada, katanya.

Arifin menambahkan, penumpukan sedimen tersebut terjadi di sejumlah titik alur pelayaran. Utamanya, di perairan Malaka, antara Batam dan Singapura, yang dekat lintas pelayaran masif, pungkasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Peraturan yang dikeluarkan pada 15 Mei 2023 tersebut salah satunya memperbolehkan ekspor pasir laut ke luar negeri.