Selain Berpotensi Curang dan Kuras Uang Negara, Jokowi Disarankan Ambil Cuti Agar Tak Bikin Gaduh Pilpres

FAJAR.CO.ID, JAKARTA Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menuai pro kontra jelang pilpres.

Kritikus Faizal Assegaf menyebut Jokowi semakin sulit dibedakan antara sebagai pengurus partai atau presiden.

Akibatnya, sikap orang nomor satu Indonesia itu memancing berbagai macam kegaduhan politik.

Mendekati Pilpres, peran Jokowi sebagai presiden dan petugas partai semakin sulit dibedakan. Kepribadian ganda tersebut menyulut aneka kegaduhan dan berpotensi membuat pemilu curang dan destruktif, kata Faizal Assegaf, dalam keterangannya, Kamis, (1/6/2023).

Menurutnya, sikap Jokowi kini semakin tak karuan, menyalahi dirinya sebagai sosok kepala negara yang seharusnya netral.

Selaku kepala negara, Jokowi yang mesti netral, justru menegaskan dirinya cawe-cawe alias tidak netral. Di sisi itu, eksistensinya sebagai petugas partai makin agresif merusak tatatan bernegara, tuturnya.

Celakanya kata dia, kawanan hulubalang dan buzzer di lingkaran Istana mengklaim Jokowi berpolitik mendukung Capres Cawapres, tidak menabrak etika dan aturan. Hal ini kata dia merupakan kesimpulan yang ngawur dan sangat melukai hati rakyat.

Dia mengatai Jokowi tidak punya rasa malu, padahal kedudukanya sebagai presiden, diupah oleh negara dari pajak rakyat. Mestinya tidak mengkhianati sumpah jabatan, tertib bernegara dan tidak manfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Lebih lanjut Faizal menyarankan Jokowi untuk mengambil cuti agar tak membuat kegaduhan.

Kalau Jokowi mau terlibat cawe-cawe Pilpres dan bertindak sebagai petugas partai, sebaiknya mengambil cuti atau mundur dari kursi presiden. Agar fasilitas dan anggaran negara tidak dicopet untuk operasional politik terselubung, tutur dia.

Cuti atau mundur dari jabatan presiden jauh lebih bermartabat. Jokowi bebas usung Capres idolanya dan jadi koordinator penggalangan buzzer. Dengan demikian demokrasi tidak dirusak oleh syahwat kekuasaan yang membabi-buta, tambahnya.

Dikatakan, bila Jokowi ngotot cawe-cawe, tindakan bobrok jelas itu berpotensi memicu Pilpres berubah jadi arena kecurangan. Akibatnya situasi nasional jelang pemilu tambah gaduh dan sangat membahayakan persatuan nasional.

Ingat, Presiden digaji oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan secara adil dan amanah. Bukan bertindak seolah makelar politik demi melayani gerombolan buzzer dan capres yang menjadi benalu kekuasaan, tandasnya. (selfi/fajar)