Presiden dan Ketua DPR AS Sepakat Naikkan Plafon Utang Sebesar Rp51.027 Triliun

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Kevin McCarthy, mencapai kesepakatan tentatif untuk menaikkan plafon utang pemerintah federal sebesar 3,4 triliun dolar AS atau sekitar Rp51.072 Triliun.

Kesepakatan yang dibuat hanya berselang 1 minggu sebelum batas jatuh tempo itu, mencegah potensi gagal bayar yang akan menimbulkan bencana bagi perekonomian AS juga global.

Biden dan McCarthy mencapai kesepakatan setelah melakukan pembicaraan via telepon selama 90 menit pada Sabtu (27/5/2023). Keduanya sepakat menaikkan batas utang selama dua tahun sambil membatasi pengeluaran selama waktu itu.

Meski demikian, kesepakatan itu berisiko membuat marah fraksi Demokrat dan Republik dengan konsesi yang dibuat untuk mencapainya. Dukungan dari kedua fraksi sangat dibutuhkan untuk memenangkan persetujuan kongres minggu depan, sebelum AS kehabisan uang untuk membayar utangnya pada 5 Juni 2023.

Kesepakatan tersebut merupakan kompromi, yang berarti tidak semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu tanggung jawab pemerintah, kata Biden dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (27/5/2023) malam waktu setempat.

Presiden menyebut kesepakatan itu merupakan kabar baik bagi rakyat AS, karena mencegah apa yang bisa menjadi bencana default dan akan menyebabkan resesi ekonomi, rekening pensiun hancur, dan jutaan pekerjaan hilang.

Sementara McCarthy dalam sambutan singkat di Capitol Hills, mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya yakin ini adalah kesepakatan pada prinsipnya yang layak untuk rakyat Amerika, ungkapnya.

Ketua DPR yang juga menjadi pemimpin Partai Republik itu, berharap dapat menyelesaikan rumusan RUU pada Minggu (28/5/2023), kemudian berbicara dengan Presiden AS dan membawanya ke hadapan Kongres AS untuk mendapatkan persetujuan pada Rabu (31/5/2023).

Inti dari paket tersebut adalah kesepakatan anggaran dua tahun yang akan mempertahankan pengeluaran tetap untuk tahun 2024 dan memberlakukan batasan untuk tahun 2025 sebagai imbalan untuk menaikkan batas utang selama dua tahun. Hal itu, sekaligus untuk mengantisipasi masalah politik yang bergejolak melewati pemilihan presiden berikutnya.

Perjanjian tersebut juga akan menarik kembali dana COVID-19 yang tidak terpakai, mempercepat proses perizinan untuk beberapa proyek energi dan memasukkan beberapa persyaratan kerja tambahan untuk program bantuan makanan bagi orang Amerika yang miskin.

Sebagai contoh, kesepakatannitu akan membatasi kelayakan kupon makanan untuk orang dewasa berbadan sehat hingga usia 54 tahun, tetapi Biden dapat mengamankan keringanan untuk veteran dan tunawisma.

Selain itu, dapat mencegah default yang tidak stabil secara ekonomi, selama Biden dan McCarthy berhasil melewatinya melalui Kongres yang terbagi secara sempit sebelum departemen keuangan kehabisan uang untuk menutupi semua kewajibannya.

Pembicaraan mengenai plafon utang AS tersebut memakan waktu lama sebagian karena pemerintahan Biden menolak selama berbulan-bulan untuk bernegosiasi dengan McCarthy, dengan alasan bahwa kepercayaan dan kredit penuh negara tidak boleh digunakan sebagai pengaruh untuk mengambil prioritas partisan lainnya.

Partai Republik telah mendorong pemotongan tajam untuk pengeluaran dan kondisi lainnya, dengan mengatakan mereka ingin memperlambat pertumbuhan utang nasional, yang sekarang kira-kira sama dengan hasil tahunan perekonomian negara.

Sementara Partai Demokrat menuduh Partai Republik memainkan permainan berbahaya dengan ekonomi. Negosiasi dua arah antara Biden dan McCarthy baru dimulai dengan sungguh-sungguh pada 16 Mei.