PUPR Ajukan Tambahan Anggaran Bangun IKN Rp8 Triliun, Ini Alasannya

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) sekitar Rp7 triliun hingga Rp8 triliun.

Dikutip Antara, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebut kalau anggaran tersebut akan digunakan untuk persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN.

Ini Sederet Infrastruktur yang Dibangun Antisipasi Banjir di IKN

"Angka ini merupakan tambahan baru karena Pak Presiden meminta tanah untuk investor dipersiapkan," ungkap Isa di Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.

Dia menjelaskan permintaan tersebut belum difinalkan lantaran terdapat kemungkinan kenaikan jumlah tambahan anggaran.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 menyebutkan alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) mencapai Rp23,6 triliun pada 2023.

Intip Momen Menteri Infrastruktur Korea Selatan ke IKN

"Pada 2023, alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi," kata Suharso.

Suharso menjelaskan alokasi anggaran IKN terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp20,8 triliun untuk sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan IKN pada 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan dilakukan dengan anggaran Rp20,8 triliun dari APBN, termasuk untuk air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.

"Mudah-mudahan pada 2024 KIPP tahap pertama ini bisa selesai," kata Basuki.