Kasus Covid-19 Maret 2023 Turun, Menko Airlangga Sebut Imunitas Penduduk Meningkat

JAKARTA - Kasus aktif Covid-19 nasional per tanggal 17 Maret 2023 mencapai 3.701 kasus dengan akumulasi total kasus konfirmasi mencapai angka 6,7 juta.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa Bali Airlangga Hartarto, mengatakan angka tersebut penyebarannya masih didominasi di Jawa dan Bali yang mencapai 85,81%. Sementara luar Jawa Bali hanya 14,19%.

Indonesia Termasuk Negara Berhasil Tangani Pandemi Covid-19

Meski demikian, Airlangga mengatakan bahwa kasus covid-19 secara umum selama Maret 2023 menyalami penurunan.

450 Juta Dosis Vaksin, Indonesia Masuk 5 Negara Terbesar dengan Vaksinasi Covid-19 Terbanyak

"Selama Maret secara umum mengalami penurunan, dan kasus aktif tertinggi di regional di luar Jawa di Kalimantan," kata Airlangga dalam acara pemberian penghargaan PPKM Award 2023 di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Airlangga juga menyebutkan bahwa tingkat kesembuhan di wilayah luar Jawa Bali berada pada rentang 96,96% sampai dengan 98%.

Dia juga melaporkan bahwa dari serologi survei yang digelar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), cakupan level imunitas penduduk mencapai 99 persen terhadap SARS-CoV-2 atau Covid-19.

"Cakupan level imunitas penduduk meningkat pada level yang tinggi dan proporsi penduduk yang memiliki imunitas SARS-CoV-2 mendekati 99%," kata Airlangga.

Adapun Airlangga mengatakan bahwa terkendalinya kasus Covid-19 lantaran adanya kerjsama dan gotong royong antar seluruh stakeholder.

Dia menyebutkan bahwa salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan Perpres 682 tahun 2020 yang memungkinkan penerapan kebijakan gas dan rem dalam penanganan pandemi.

"Beberapa hal terkait dengan transformasi juga dilakukan yaitu melalui perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020, pengadaan pengembangan vaksin dalam negeri yang didukung oleh vaksinasi oleh TNI Polri dan Pemda yang terbukti berhasil diakui oleh dunia internasional," pungkasnya.