PM Malaysia Janji Tak akan Terapkan Pajak Barang dan Jasa

IDXChannel - Pemerintah Malaysia tidak memiki rencana untuk menerapkan kembali pajak barang dan jasa (GST) atau pajak konsumsi berbasis luas lainnya. Janji tersebut diungkap Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Selasa (14/2/2023).

Sebaliknya, pihak pemerintah akan berupaya mengurangi subsidi yang dinikmati oleh orang kaya. Anwar juga menjabat sebagai menteri keuangan dalam pemerintahan.

Anwar telah memerintahkan peninjauan program subsidi Malaysia. Dia ingin memprioritaskan bantuan untuk kelompok berpenghasilan rendah.

Di satu sisi, Malaysia dihadapkan dengan utang pemerintah yang tinggi selama beberapa tahun terakhir. Di sisi lainnya, warga Malaysia merasakan kenaikan biaya hidup.

Pemerintah Malaysia menawarkan berbagai subsidi untuk semua warga negara di mana bahan bakar transportasi dan minyak goreng merupakan pengeluaran terbesar. Pihak pemerintah juga mensubsidi listrik, gula dan tepung.

Utang dan kewajiban pemerintah saat ini mencapai MYR1,5 triliun ringgit atau Rp5.231 triliun. Angka tersebut setara dengan 82 persen dari produk domestik bruto (PDB) Malaysia.
"Kita perlu mencari cara untuk meningkatkan pendapatan dan melakukan peninjauan belanja publik tanpa membebani rakyat," katanya kepada anggota parlemen, seperti dilansir pada Selasa (14/2/2023).

Anwar diperkirakan akan mempresentasikan anggaran pemerintah yang direvisi pada 24 Februari.

(WHY)