Uji Materi UU Penyiaran, Ini 3 Poin Sikap KPI

Ekonomi | inewsid | Published at Sabtu, 29 Agustus 2020 - 17:32
Uji Materi UU Penyiaran, Ini 3 Poin Sikap KPI

JAKARTA, iNews.id - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendukung penuh uji materi Undang-Undang Penyiaran di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengaturan perlu diterapkan kepada seluruh media konten demi kesetaraan di industri.

Komisioner KPI, Yuliandre Darwis mengatakan, komisi telah mengeluarkan tiga sikap resmi soal gugatan yang diajukan oleh RCTI dan iNews TV itu.

Berikut sikap resmi KPI:

1. KPI mendorong pengaturan media baru dalam konteks kesetaraan perlakuan kepada seluruh industri konten;

2. KPI berkomitmen menjaga kepentingan publik untuk mendapat konten yang berkualitas sekaligus mendorong industri kreatif dalam memproduksi konten sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

3. KPI mengajak seluruh pihak untuk menghargai proses hukum yang sedang berlangsung sekaligus menjadikan topik ini sebagai wacana publik yang didasarkan pada argumentasi yang proporsional.

Presiden Komisi Penyiaran Dunia 2017-2018 ini menilai, beberapa negara maju saat ini telah mengatur siaran digital. Dia mengkritik pihak-pihak tertentu yang mengadu domba dengan menggoreng isu soal kebebasan berekspresi yang sama sekali tidak benar.

"Saya lihat isunya kok jadi bias. Agak lucu menurut saya yang menggoreng isu ini. Jangan menggoreng-goreng isu ini," katanya, Sabtu (29/8/2020).

Menurut Yuliandre, regulasi yang setara diperlukan karena media baru saat ini tak memiliki payung hukum. Dia menyebut, pelaku industri kreatif seperti Youtuber tak memiliki perlindungan.

"Kalau TV itu salah, KPI mengawasi, masih ada yang namanya teguran. Tapi kalau broadcaster internet salah, UU ITE sedikit-sedikit pidana, justru itu yang bahaya untuk menumbuhkan kreativitas," katanya.

Bila ada lembaga yang mengawal, kata Yuliandre, mereka tentu diberikan asupan pembinaan dan tidak serta-merta memberangus kreativitas.

Dia mencontohkan, jurnalis memiliki UU Pers dan kode etik jurnalistik, sehingga tidak bisa berbicara tanpa fakta. Kalau ada pihak yang komplain terkait pemberitaan, bisa menggunakan hak jawab. Jadi, tidak melulu dibawa ke pidana.

Bila tidak diatur semua orang bebas berekspresi dan bila tidak memahami regulasi semisal UU ITE, bisa digiring masuk penjara, karena dikategorikan melakukan hate speech dan sebagainya.

"Semua orang kalau bikin konten misalnya menjelekkan orang, tidak ada mediasi, tidak ada pembinaan. Itu saya bicara tentang hak bagaimana produksi konten dilindungi kalau ada lembaga negara yang mengatur ini," ucapnya.

Bila diatur, broadcaster internet akan diberikan panduan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Indonesia.

"Bahkan, iklan juga diawasi di TV konvensional. Iklan-iklan pun tidak ada namanya iklan-iklan yang ekstrim, seperti judi, pornografi, nggak ada," kata Yuliandre.

Artikel Asli