Menko Luhut Targetkan Belanja Produk Dalam Negeri 95% di 2023

JAKARTA Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) sebanyak 95% di tahun 2023. Selain itu, pemerintah juga menargetkan 5 juta penayangan produk dalam negeri di e-katalog pada 2023.

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat koordinasi Persiapan Temu Bisnis V PDN dalam rangka Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia terkait di Kantor Kemenko Marves, kemarin.

"Tahun 2023 kita harus menyelenggarakan Temu Bisnis sebanyak empat kali untuk mencapai target belanja PDN senilai minimal 95% anggaran barang dan jasa dan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog, meningkatkan permintaan domestik terhadap PDN, dan meningkatkan jumlah onboarding UMKM/IKM ke ekosistem digital," kata Luhut dikutip Rabu (4/1/2023).

Luhut mengatakan dalam pelaksanaan temu bisnis tahun 2022 mendukung pencapaian belanja PDN. Hingga 2 Januari 2022, realisasi belanja PDN oleh K/L/PD/BUMN mencapai Rp698,68 triliun atau 69,78% dari komitmen Rp1.001,26 triliun. Sebanyak 10 K/L dengan anggaran terbesar telah merealisasikan 64,55% komitmen belanja PDN.

"Tantangan peningkatan realisasi PDN yaitu keterbatasan ketersediaan PDN untuk substitusi impor, kapasitas produksi PDN, dan varian dan jumlah produk di e-katalog," katanya.

Di samping itu, Menko Luhut juga menyebutkan ada lima aspek atau sisi yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan temu Bisnis V PDN Aksi Afirmasi Gernas BBI guna merealisasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, yakni penajaman identifikasi kebutuhan produk belanja pemerintah, peningkatan jumlah industri atau UMK dalam negeri sebagai substitusi impor, peningkatan jumlah peserta showcase dalam negeri, pembelian secara langsung melalui e-katalog; dan pelibatan masyarakat umum.

"Pelaksanaan Temu Bisnis tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai komitmen belanja minimal Rp250 triliun per tahap, dengan menghadirkan Industri/UMK/Artisan pendukung sesuai kebutuhan belanja pemerintah," terangnya.

Pada Rakor ini, Menko Luhut juga meminta kepada TNI melalui Kementerian Pertahanan dan Kemenperin agar menyelenggarakan Temu Bisnis Tahap V dan VI pada awal 2023. Kedua kementerian ini diminta untuk mengidentifikasi pengadaan impor barang/jasa pemerintah dan meningkatkan jumlah peserta pada pelaksanaan Temu Bisnis yang bersumber Industri/UMK/Artisan untuk melakukan showcase produk dalam negeri khususnya substitusi impor.

Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertahanan untuk berkoordinasi dengan LKPP agar menayangkan di e-katalog PDN yang dipamerkan dan dibeli secara langsung (live shopping) pada saat pelaksanaan Temu Bisnis.

"Selanjutnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada pelaksanaan tiap Temu Bisnis. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar memasukan penilaian kinerja tiap K/L dalam mencapai target belanja produk dalam negeri sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi," pungkasnya.