Luhut Targetkan Belanja Produk Dalam Negeri 95 Persen Anggaran Barang-Jasa di 2023

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) mencapai 95 persen tahun ini. Selain itu, ditargetkan 5 juta penayangan produk dalam negeri di e-katalog pada 2023.

Tahun 2023 kita harus menyelenggarakan Temu Bisnis sebanyak empat kali untuk mencapai target belanja PDN senilai minimal 95 persen anggaran barang dan jasa dan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog, meningkatkan permintaan domestik terhadap PDN, dan meningkatkan jumlah onboarding UMKM/IKM ke ekosistem digital, kata Luhut dalam keterangannya, dikutip Rabu (4/1/2023).

Hal tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi Persiapan Temu Bisnis V PDN dalam rangka Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia di Kantor Kemenko Marves di Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Adapun, temu bisnis 2022 mendukung pencapaian belanja PDN.Hingga 2 Januari 2022, realisasi belanja PDN oleh K/L/PD/BUMN mencapai Rp698,68 triliun atau 69,78 persen dari komitmen Rp1.001,26 triliun. Sebanyak 10 K/L dengan anggaran terbesar telah merealisasikan 64,55 persen komitmen belanja PDN.

Tantangan peningkatan realisasi PDN, yaitu keterbatasan ketersediaan PDN untuk substitusi impor, kapasitas produksi PDN, dan varian dan jumlah produk di e-katalog, ujarnya.

Luhut menuturkan, ada lima aspek atau sisi yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan temu Bisnis V PDN Aksi Afirmasi Gernas BBI guna merealisasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, yakni penajaman identifikasi kebutuhan produk belanja pemerintah, peningkatan jumlah industri atau UMK dalam negeri sebagai substitusi impor, peningkatan jumlah peserta showcase dalam negeri, pembelian secara langsung melalui e-katalog, dan pelibatan masyarakat umum.

Pelaksanaan Temu Bisnis tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai komitmen belanja minimal Rp250 triliun per tahap, dengan menghadirkan industri/UMK/artisan pendukung sesuai kebutuhan belanja pemerintah, tuturnya.

Luhut juga meminta TNI melalui Kementerian Pertahanan dan Kemenperin agar menyelenggarakan Temu Bisnis Tahap V dan VI pada awal 2023. Kedua kementerian ini diminta untuk mengidentifikasi pengadaan impor barang/jasa pemerintah dan meningkatkan jumlah peserta pada pelaksanaan Temu Bisnis yang bersumber Industri/UMK/Artisan untuk melakukan showcase produk dalam negeri khususnya substitusi impor.

Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertahanan untuk berkoordinasi dengan LKPP agar menayangkan di e-katalog PDN yang dipamerkan dan dibeli secara langsung ( live shopping ) pada saat pelaksanaan Temu Bisnis. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga diminta melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada pelaksanaan tiap Temu Bisnis.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar memasukan penilaian kinerja tiap K/L dalam mencapai target belanja produk dalam negeri sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, ucap Luhut.